Balai Jalan, Dinas PUPR dan Komisi III DPRD Promal Tinjau Jembatan Gantung Fair

Tual, Cahayalensa. Com -Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan peninjauan terhadap proses pembangunan jembatan gantung Fair, yang menghubungkan wilayah Kota Tual dengan Langgur, Jumat, 7 Februari 2020.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M. Hatta Hehanussa  menjelaskan, Komisi III ingin melihat dari dekat proses pembangunan jembatan yang ambruk pada tanggal 15 Januari 2020 lalu. Pasalnya, setelah mengalami kerusakan, pemerintah langsung mengambil langkah cepat untuk membenahinya. Sebab, jembatan ini merupakan satu-satunya jalur darat yang menghubungkan kawasan Langgur dengan Kota Tual. Sehingga, kalau tidak dibenahi, tentu akan menyulitkan warga yang melalui jembatan itu.

Kunjungan ini, kata Hatta, didampingi langsung oleh tim dari Balai Jalan dan pihak Dinas PUPR Provinsi Maluku, yang memiliki hajat dalam perbaikan jembatan tersebut.

Setelah jembatan mengalami kerusakan itu, maka dalam renovasi ini, dipastikan harus berjalan cepat dan tepat. Tentu, jembatannya harus kokoh sehingga kejadian yang sudah terjadi pada Januari 2020 lalu, tidak kembali terulang. Apalagi, jembatan ini berhubungan langsung dengan keselamatan warga, sehingga pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur dan peruntukkannya yang tentu, kata Hatta harus lebih kokoh.

Pengawasan ini juga untuk memastikan prosesnya dapat berjalan lancar, sehingga target bulan Maret 2020 sudah dapat difungsikan untuk kepentingan masyarakat. “Jembatan memiliki bentangan 120 meter. Kami ingin memastikan kelanjutan pekerjaan dan ketersediaan barangnya, di samping memastikan spesifikasi material. Apakah sudah sesuai dengan RAB atau spek yang ada di dalam kontrak atau tidak.

Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Maluku didampingi pula oleh Satker, Afan Latuconsina, PPK Albert Telehala, serta Kontraktor pelaksana.

Menurut Aleg Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku ini, pengawasan akan dilakukan di sebelas kabupaten/kota, dengan memantau seluruh proyek yang sudah dan sedang dibangun oleh Pemprov Maluku. (*)