Tantang GS Lapor Polisi, Walikota Klaim Inspektorat Punya Bukti Kuat

Ambon, CahayaLensa.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena mempersilakan GS menempuh jalur hukum terkait rencana pelaporan terhadap  Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan JM atau pihak pihak terkait dalam kasus dugaan penerbitan 45 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal atau SK bodong.

Ia  menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri dan mencari keadilan melalui jalur hukum.

Namun, ia memastikan pernyataan yang disampaikan Pemkot Ambon dalam konferensi pers sebelumnya bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon.

"Silakan saja. Setiap warga negara punya hak untuk membela diri di hadapan hukum. Apa yang kami sampaikan adalah fakta-fakta sesuai hasil pemeriksaan," tegas Walikota kepada wartawan di Balai Kota Ambon Selasa (10/11)

Ia mengungkapkan, Inspektorat telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekening koran dan riwayat transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Menurutnya, seluruh bukti transaksi telah dikumpulkan dan dapat ditelusuri berdasarkan tanggal serta pihak-pihak yang terlibat.

"Semua ada. Rekening koran juga sudah diambil, semuanya ada. Bahkan transaksi bisa dibuka berdasarkan tanggal. Namun, untuk membuka seluruh bukti tersebut, itu sudah menjadi kewenangan penyidik," ujarnya.

Dia  juga menyebutkan, pemeriksaan Inspektorat mengungkap adanya 45 guru yang diduga menjadi korban dalam kasus penerbitan SK tersebut.

Para guru itu tersebar di sekitar 20 sekolah di Kota Ambon. Salah satu sekolah dengan jumlah korban terbanyak adalah SMP Negeri 12 Ambon.

Nama-nama sekolah dan guru yang menjadi korban, kata dia, telah tercatat dalam dokumen pemeriksaan Inspektorat.

Ia menegaskan, Pemkot Ambon tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut. Langkah hukum yang ditempuh pemerintah semata-mata untuk melindungi institusi dan memulihkan nama baik Pemkot Ambon yang dinilai ikut tercoreng akibat kasus itu.

"Kalau masalah ini urusan pribadi, buat apa kita urus? Tetapi, secara kelembagaan, sebagai wali kota, saya bertanggung jawab terhadap kota ini dan pemerintah kota," tegasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa Pemkot Ambon berupaya melindungi JM dalam kasus tersebut.

Menurutnya , berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada guru yang mengaku menerima SK bermasalah dari JM.

"Ada yang menerima SK, tetapi SK-nya tidak palsu. Jadi, siapa bilang kami melindungi JM? Karena fakta yang kami periksa, tidak ada guru yang mengaku menerima SK dari JM," jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan juga menunjukkan para guru mengakui bahwa SK yang mereka persoalkan diperoleh melalui GS, baik secara langsung maupun dalam bentuk dokumen PDF.

Bahkan, menurutnya, bukti transfer uang dari para guru kepada pihak terkait telah dikantongi Inspektorat.

"Semua guru mengakui bahwa yang memberikan SK itu adalah G, baik secara langsung maupun melalui PDF. Transferannya juga ada semua. Dari guru ini masuk ke dia, tanggal berapa, semuanya ada," ungkapnya.

Karena itu, Bodewin mempersilakan GS melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum jika merasa dirugikan atau keberatan atas pernyataan Pemkot Ambon.

Ia justru menilai proses hukum akan menjadi ruang untuk membuka seluruh fakta, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.

"Kalau dia mau melapor, silakan. Lebih cepat lebih bagus. Nanti di kepolisian semuanya bisa terbuka dan diketahui siapa yang benar," tandasny 

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika institusinya dirugikan oleh dugaan praktik penerbitan SK kenaikan pangkat ilegal yang mencoreng nama baik Pemkot Ambon.

"Dasar pelaporan itu karena Pemkot dirugikan. Masa ada orang merugikan institusi kita, lalu pemerintah tidak bisa melaporkan? Orang lain yang bukan Pemkot, tetapi nama institusi yang dirusak," ujarnya.

Menurut Bodewin, seluruh informasi yang disampaikan kepada publik merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk pengakuan para guru yang diperiksa.

Ia membantah anggapan bahwa pemerintah mengarang cerita atau menyebarkan informasi tanpa bukti.

Bodewin juga menegaskan, keterangan para guru menunjukkan bahwa GS merupakan pihak yang menyerahkan SK, baik secara langsung maupun dalam bentuk dokumen PDF.

"Ini pengakuan dari guru-guru, bukan dari JM. Ini pengakuan semuanya karena mereka diperiksa. Ini bukan barang yang tidak jelas," tandasnya.

Terkait upaya GS yang disebut-sebut mengaitkan Jondri Mursalin (JM) dalam persoalan tersebut, Bodewin mengatakan, dalam pemeriksaan tidak ada guru yang mengaku menerima SK palsu dari JM.

Menurutnya, SK yang diterima guru dari JM merupakan SK asli, bukan dokumen ilegal yang kini menjadi persoalan.

Bodewin juga mengungkapkan bahwa Pemkot telah mengumpulkan bukti transaksi keuangan, termasuk rekening koran, yang nantinya dapat ditelusuri oleh penyidik apabila perkara tersebut diproses secara hukum.

"Rekening koran itu juga semua diambil, semua ada. Cuma kita kasih mungkin buka, karena itu nanti kewenangan penyidik," jelasnya.

Ia menilai, tidak tepat apabila GS justru membangun opini seolah-olah dirinya menjadi korban dan sedang dizalimi pemerintah.

Bodewin menegaskan, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan sepihak.

"Jangan salahkan JM, karena saat pemeriksaan tidak ada guru yang mengaku menerima SK palsu dari JM. Ada yang menerima dari JM, tetapi itu SK asli, bukan SK palsu," katanya.

Meski demikian, Bodewin kembali mempersilakan GS maupun keluarganya menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.

Ia memastikan dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan GS. Namun, sebagai Walikota Ambon, dirinya berkewajiban melindungi institusi pemerintahan dan menjaga nama baik daerah.

"Kalau dia dan keluarga mau lapor, silakan laporkan saja. Saya dan Pemerintah Kota tidak takut. Dia punya hak membela diri di hadapan hukum," tegasnya.

"Secara pribadi saya tidak ada urusan dengan dia, tetapi secara kelembagaan saya bertanggung jawab terhadap kota ini, karena saya selaku Walikota Ambon," pungkanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus, juga mempersilakan GS menempuh jalur hukum jika merasa keberatan dengan persoalan tersebut.

Steven menegaskan, pihaknya siap memenuhi panggilan kepolisian apabila laporan resmi telah disampaikan dan aparat penegak hukum membutuhkan keterangan

"Silakan dia lapor ke polisi. Kalau dia lapor dan kita dipanggil, tinggal kita menghadap dan ceritakan kronologinya," ujar Steven.

Ia menegaskan, langkah hukum merupakan hak GS dan pemerintah siap menghadapi proses tersebut.

"Dia punya hak, jadi silakan saja dia lapor. Kita tunggu," tandasnya