Ditjen Hubla Lakukan FGD di Ambon

Capt. H. Ali Ibrahim, MH (kanan) Sedang Membaca Sambutan

AMBON Cahayalensa.com : - Penyelenggaraan Kajian Penyusunan Kriteria Klasifikasi Kelas Pelabuhan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KOSP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) pada sub sektor Pelabuhan Laut merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas program reformasi birokrasi dengan agenda program penataan dan penguatan organisasi dan juga merupakan hasil pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementeriaan.

Demikian  sambutan tertulis Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Capt. Erwin Rosmali, MM pada acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka kajian Penyusunan Kriteria Klasifikasi Kelas Pelabuhan pada KSOP dan UPP sub sektor Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kepala KSOP Kelas I Ambon Capt. H. Ali Ibrahim, MH sekaligus membuka dengan resmi FGD tersebut bertempat di Aula Kantor KSOP Kelas I Ambon Kamis (16/10).

Organisasi Ditjen Hubla memiliki Unit Pelaksana Teknis sebanyak 323 unit tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah yang besar, peran dan fungsi yang luas dalam mengatur pelabuhan maka diperlukan penyesuaian terhadap klasifikasi dari UPT baik Kantor KSOP serta UPP sesuai beban kerja yang dimiliki.

Ditjen Hubla sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini demi perwujudan wawasan nusantara dan untuk memantapkan ketahanan nasional melalui sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan Negara.

Tujuan dari penyusunan kriteria Klasifikasi Kelas Pelabuhan pada prinsipnya adalah agar hal ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, untuk melakukan evaluasi kebijakan penataan klasifikasi kelas pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai salah satu evaluasi.

Sebagai tolak ukur kinerja UPT dilingkungan Ditjen Hubla untuk dapat mewujudkan kinerja yang ideal.

Untuk masyarakat umum diharapkan kegiatan ini mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik transportasi  laut sesuai dengan tantangan persaingan global di masa mendatang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginventarisir realita, kendala maupun permasalahan, yang di hadapi di kegiatan operasional, melihat unsur-unsur pelayanan administrasi agar dapat terakomodir di dalam penentuan kriteria klasifikasi kelas pelabuhan dapat tercapai.

Selain itu dapat dijadikan dasar  penentuan evaluasi beban kerja dan pelayanan administrasi pelabuhan secara berkala.

Diharapkan, peserta FGD dapat menyampaikan saran dan masukan sebagai out put, sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Hadir pada FGD ini Kabag Perencanaan Dirjen Hubla bersama staf dan Konsultan Pengembangan Organisasi.

Peserta FGD adalah Kepala KSOP Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Sorong, KSOP Kelas II Ternate, KSOP Kelas II Jayapura, KSOP Kelas II Biak, KSOP Kelas IV Merauke, KSOP Kelas IV Manokwari, KSOP Kelas V Bandanaire, Kepala KUPP Kelas II Namlea, KUPP Kelas II Tual, KUPP Kelas II Saumlaki, KUPP Kelas Amamapare, KUPP Kelas III Daruba.(TM02)