Rencana Pembangunan Bermuara Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ir. Said Assagaff

AMBON Cahayalensa.com : - Rencana pembangunan yang disusun harus bermuara untuk kesejahteaan masyarakat,”ungkap Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dalam sambutannya pada acara RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014-2019 yang dilaksanakan di Islamic center Waihaong Ambon Rabu (10/12/2014).

Menurut Assagaff, dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2019 diusahakan dapat mencapai angka diatas 7 persen, kemiskinan dapat diturunkan sampai mencapai angka 11 persen dan Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 78, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik dan berkualitas serta tingkat daya beli masyarakat semakin terjangkau untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mencapai hal itu perlu ada perubahan orientasi pembangunan secara mendasar dengan menitikberatkan pada penyusunan perencanaan secara bersama yang disepakati pembagian tugas yaitu apa yang dibuat provinsi dan kabupaten, serta untuk gugus pulau yang direncanakan pembangunannya dalam periode lima tahun kedepan.

Berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019, merupakan turunan dari visi, misi pemerintah daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang disinkronkan dengan muatan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara regional dan nasional.

Sinkronisasi RPJMD Provinsi ini, dapat pula disinergikan dengan RPJMD 11 Kabupaten/Kota di Maluku sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu, kutub pembangunan kewilayahan yang menjadi fokus kita sudah disepakati, yakni pembangunan berbasis gugus pulau, dukungan terhadap model perencanaan pembangunan ini gongnya telah dibunyikan oleh Bapak Presiden dengan rencana pembangunan Poros Maritim, Tol Laut, yang didukung oleh Trans Maluku dengan upaya penetapan Lumbung Ikan Nasional di Maluku, untuk itu sangat diharapkan adanya koordinasi maksimal antara SKPD dengan Kementerian dan lembaga untuk mendapatkan dana pembangunan guna mewujudkan integrasi perencanaan nasional dengan program di daerah selama lima tahun kedepan.

Hal itu bisa terwujud, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka wilayah laut telah menjadi bagian yang diperhitungkan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum akan menambah pembiayan pembangunan di daerah, harapan serupa juga akan kita dapatkan dari rencana beroperasinya Blok Gas Marsela pada tahun 2017.

Assagaff harapkan, pimpinan SKPD mampu untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap setiap program dalam RPJMD. ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan setiap tahun perencanaan dan menjaga konsistensi implementasi kesepakatan antara para pelaku pembangunan, dan tentunya masyarakat akan lebih bisa menikmati hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan.(TM06)