Keputusan Sepihak, BPD Lumahpelu Timbulkan Konflik di Masyarakat

Taniwel Timur, Cahayalensa.com - Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lumahpelu untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak menuai banyak kontraversi hingga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Rabu, 12/02/2020 dini hari di Kantor Desa Lumahpelu kembali terjadi aksi penolakan untuk membatalkan proses pelantikan panitia pemilihan Pilkades.

Aksi itu terjadi berselang 1 hari pasca aksi demo meminta pembatalan Pilkades pada hari Selasa, (11/02/2012) oleh masyarakat Negeri Lumahpelu yang tergolong dari Tokoh Adat dan Mata Rumah Perintah.

"Pagi tadi kami baru saja membatalkan proses pembentukan Panitia Pilkades yang dilakukan oleh BPD, kami tidak main-main dengan proses ini” ungkap salah satu tokoh masyarakat Lumahpelu, Marvin Silaya kepada awak media melalui telepon seluler.

Silaya mengatakan, BPD Lumahpelu sengaja mempermainkan masyarakat sebagai anak adat yang memiliki hak perintah di Negeri Lumahpelu.

"Jika proses Ini masih tetap berjalan maka jangan salahkan kami. Tadi kami bubar paksa semua BPD dan panitia yg ada di balai pertemuan Negeri" tegas Silaya

Dia juga berharap kiranya ada campur tangan Pemerintah Daerah terkait persolan yang terjadi di Desa Lumahpelu.

“Kami sebagai masyarakat adat meminta kepada Bapak Bupati dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar dapat menindaklajuti segala laporan yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu untuk membatalkan Pilkades di Negeri kami. karena jika tidak maka akan ada hal-hal yang tidak diinginkan pasti terjadi karena demi mempertahankan jati diri sebagai anak-adat maka kami tidak akan main-main" tegas Silaya

Sementara Camat Taniwel Timur, Merry Matitale ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait kejadian tersebut, membenarkan adanya aksi itu dan telah menginstruksikan agar proses pembentukan Panitia Pilkades tersebut dipending sampai ada keputusan dari Bupati Seram Bagian Barat.

"Iya, tadi ada aksi oleh masyarakat, dan saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pemdes sehingga prosesnya dipending dulu sampai hari jumat kita akan berkoordinasi dengan Pa Bupati terkait persoalan ini dan arahan dari Pa Bupati seperti apa itu yang akan dijadikan acuan untuk dilaksanakan" ungkap Matitale (CL-02)