Keluhkan Relokasi, Ratusan PKL Datangi DPRD
Sesuai dengan pantauan Media ini di lokasi, kedatangan ratusan pedagang karena mereka tidak ingin dipindahkan ke 3 lokasi pasar yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Ambon.
Bukan hanya soal perpindahan, ada pula dengan penagihan uang dari pihak ketiga terkait dengan pembangunan lapak-lapak yang telah dibangun harus dibayar dengan jumlah uang sekitar 8 -12 juta bagi PKL yang mau pindah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu memgakui, program relokasi jalan dan pasar akan segera dibangun dengan APBN. "Revitalisasi itu adalah program bangun baru. Untuk program bangun baru itu, harus ada rolokasi, maka sesuai pertimbangan Walikota untuk seluruh lapak yang telah dibangun di pasar Apung, pasar Ole-Ole danpasar Passo secara gratis," katanya (Rabu, 3/6/2020).
Selain itu, DPRD Kota Ambon lewat Komisi II meminta pada tanggal 6 Juni Mendatang jangan dulu ada rolokasi. "Penundaan relokasi ini akan dibicarakan oleh instansi terkait dengan kepala pasar, PKL agar dapat jalan, kalau tidak jalan uang bisa angos dan terganggu," jelasnya.
Lanjutnya, soal pengundian tidak bisa menghadirkan hampir ribuan orang di suatu tempat, karena akan menentang kebijakan sosial Distancing.
"Diaperindag Kota Ambon sudah mempertimbangkan cara mereka secara door to door, kalau dia tidak berkembang secara evaluasi dan pertimbangan para pedaganga, maka silahkan tempuh cara yang modifikasi. Kita akan minta disperindag, polisi, tentara agar pedagang merasa keadilan itu ada," paparnya.
Ia menambahkan, adannya keselahan dari Pemerintah daerah karena DPRD sudah kasih uang untuk relokasi dan kepada harus di evesiensi. Kalau dievisiensi maka disperindag tempuh jalur melibatkan pihak ketiga.
"DPRD serius untuk bagaimana relokasi berjalan dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah yang lain," tandasnya. (CL-03)
Lanjutnya, soal pengundian tidak bisa menghadirkan hampir ribuan orang di suatu tempat, karena akan menentang kebijakan sosial Distancing.
"Diaperindag Kota Ambon sudah mempertimbangkan cara mereka secara door to door, kalau dia tidak berkembang secara evaluasi dan pertimbangan para pedaganga, maka silahkan tempuh cara yang modifikasi. Kita akan minta disperindag, polisi, tentara agar pedagang merasa keadilan itu ada," paparnya.
Ia menambahkan, adannya keselahan dari Pemerintah daerah karena DPRD sudah kasih uang untuk relokasi dan kepada harus di evesiensi. Kalau dievisiensi maka disperindag tempuh jalur melibatkan pihak ketiga.
"DPRD serius untuk bagaimana relokasi berjalan dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah yang lain," tandasnya. (CL-03)
Tidak ada komentar