DPRD Maluku Minta Dishub Buka Rute Ambon-Manipa

Ambon, Cahayalensa.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk segera membuka rute baru bagi pelayaran dari Ambon menuju Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggunakan feri. Pasalnya, pelayaran masyarakat di rute ini semakin hari terus bertambah, sehingga harus ada perhatian dari

pemerintah dengan menyiapkan feri khusus yang melayari kawasan tersebut.

Setidaknya, dengan diusulkan pelayaran Pulau Manipa ke Pulau Ambon dan sebaliknya dengan jalur kapal feri ini, maka akan memutus keterisolasian akses transportasi laut yang selama ini dirasakan masyarakat setempat. “Memang untuk rute Namlea -Manipa -Manipa-Waisala sudah ada. Tapi akses ke Ambon itu belum. Padahal tingkat aktivitas masyarakat paling banyak di Kota Ambon, sehingga perlu dibukakan rute baru ini,” ujar Anggota DPRD Provinsi Maluku, M. Hatta Hehanussa, kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa, 12 Januari 2021.

Selain provinsi, DPRD Maluku juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB agar segera merealisasikan jalan lingkar Pulau Manipa. Akses jalan ini, kata Aleg Provinsi Dapil SBB tersebut, penting untuk konektivitas antara kampung satu dengan kampung lain di Pulau itu. “Bagaimana kita mau bicara kesejahteraan kalau akses jalan sebagai penghubung antar kampung saja belum ada. Nah, ini yang mestinya menjadi perhatian pemerintah setempat,” kata Hatta.

Wakil Ketua Komisi III itu mengungkapkan, banyak persoalan yang ditemui saat melakukan reses di beberapa wilayah di Kabupaten SBB termasuk salah satunya di Pulau Manipa. Di mana, kondisi masyarakat di Pulau Manipa sangat terisolir. Baik dari segi infrastruktur, transportasi, pendidikan maupun kesehatan. “Masyarakat Pulau Manipa tiap tahun menjadi korban di perairan antar Pulau Manipa dan Pulau Seram ketika hendak bepergian. Sebab, mereka hanya menggunakan transportasi apa adanya, karena tidak ada jalan yang memadai. Misalnya, jalan untuk mobil selayaknya sampai kini tidak ada,” kata Hatta.

Politis Partai Gerindra itu menambahkan, selain moda transportasi, kondisi infrastruktur juga mestinya menjadi perhatian serius bagi Pemkab SBB. “Memang wilayah itu menjadi kewenangan Pemkab setempat. Tetapi, Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh menutup mata atas kondisi itu. Kan ada dana-dana lain yang bisa dialokasikan ke kabupaten. Kita harapkan, Dishub dan PU Provinsi bisa melihat ini,” tambah dia.

Hatta juga menyebutkan, kondisi keterisolasian yang terjadi di wilayah Huku Anakota, Rumbatu, Manusa dan daerah lain yang juga masih membutuhkan sentuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten bahkan pemerintah pusat. “Yang jadi kendala saat ini, di daerah Rumbatu maupun Manusa adalah akses jalannya. Untuk menuju ke sana, harus menggunakan mobil doble gardan. Apalagi musim hujan. Jika, akses jalan ini tidak dibuka, maka masyarakat setempat sangat menderita,” tegas legislator asal Bumi Saka Mese Nusa itu.

Hata mengaku, secara keseluruhan dari hasil resesnya, kondisi pembangunan di Kabupaten SBB berangsur membaik. Tetapi masih banyak wilayah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi bahkan Maluku. (*/CL)