Komisi II DPRD Maluku Evaluasi Program Kerja Bersama Mitra
Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Irawadi, rapat dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Abdul Haris, Kepala Dinas Pertanian Ilham Tauda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Erawan Asikin, serta Kepala Dinas Kehutanan Haikal Baadila.
Dalam rapat tersebut, Irawadi menyebutkan adanya sejumlah program kerja yang dinilai tidak tepat sasaran, salah satunya adalah bantuan nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang justru diberikan kepada petani dan bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Temuan lain juga diungkap terkait Dinas Kehutanan, di mana anggaran program yang dilaporkan telah habis digunakan, namun realisasi kegiatan di lapangan belum selesai.
Anggota Komisi II, Dali Fahrul Syarifudin, menambahkan kritik terhadap kegiatan Dinas Kehutanan yang dinilai tidak efektif. Ia menyoroti rendahnya realisasi anggaran untuk pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara. Dari total pagu anggaran sekitar Rp4 miliar, hingga Oktober 2024 baru terealisasi Rp1,5 miliar, dengan sisa Rp2,5 miliar yang harus diselesaikan dalam waktu dua bulan.
Hal serupa terjadi pada program pembangunan teknologi hutan dan rehabilitasi lahan, yang baru merealisasikan separuh dari pagu anggaran sebesar Rp2 miliar.
“Kami mempertanyakan alasan lambannya pelaksanaan program ini. Dua bulan tersisa adalah waktu yang sangat singkat untuk merealisasikan anggaran sebesar itu,” ujar Syarifudin.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi II DPRD Maluku akan terus mengawasi pelaksanaan program kerja OPD untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Harapan kami, program kerja di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Jika ada penurunan kualitas program, maka lembaga ini akan terus mengawasi agar program OPD tetap terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya
Tidak ada komentar