Pemkot Ambon Dorong Elektronifikasi Transaksi Daerah, Targetkan Masuk Dua Besar Nasional
Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap dapat menjadi media pembelajaran bagi para aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara digital.
“Elektronifikasi transaksi pembayaran akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon,” ujar Kaya.
Ia menjelaskan, Kota Ambon telah melalui tahapan inisiasi, berkembang, dan maju dalam penilaian ETPD, dan kini berada pada level digital. Kaya menargetkan Ambon tidak hanya masuk kategori Championship dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD), tetapi juga menjadi juara nasional di masa mendatang.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan bank daerah,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Verifikasi, Pembukuan, dan Pemeriksaan Pajak, Rudi S. Heljanan, memaparkan bahwa Pemkot Ambon telah memiliki roadmap ETPD sejak 2021 hingga 2025, dan saat ini sedang menyesuaikan arah kebijakan dengan visi dan misi wali kota serta wakil wali kota terpilih.
“Pada 2023, kita sudah masuk nominasi empat besar nasional dalam ajang Champions SIP ETPD. Jika tahun ini kita berhasil masuk dua besar atau bahkan juara satu, maka Pemkot Ambon berpeluang menerima insentif pusat senilai Rp1 miliar,” ungkap Heljanan.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tak lepas dari kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pengumpul pendapatan, serta sinergi dengan stakeholder seperti Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, dan kalangan media yang turut mengedukasi publik mengenai pentingnya transaksi non-tunai.
Menurutnya, media memiliki peran besar dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap kanal pembayaran digital seperti QRIS, GoPay, Tokopedia, dan platform lainnya dengan kampanye bertajuk “Transaksi Non Tunai Membuat Kita Sehat”.
“Transaksi keuangan yang sehat akan menciptakan pemerintahan yang sehat pula. Dan ETPD ini sesuai amanat Presiden, merupakan keharusan bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Heljanan juga menyebutkan, saat ini Pemkot Ambon telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang terdiri dari 22 orang. Meski belum banyak diekspos ke publik, ia memastikan tim tersebut terus bekerja keras demi menjadikan Kota Ambon sebagai model digitalisasi transaksi di Indonesia Timur.
Tidak ada komentar