Kelompok Cipayung Plus Gelar Aksi Damai d DPRD Maluku
Mereka menyuarakan tuntutan atas kematian Firdaus Ahmad Fauzi, mahasiswa yang meninggal saat mengikuti kegiatan di kawasan Taman Nasional (TN) Manusela.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mendesak DPRD Maluku agar memanggil Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Manusela untuk dimintai pertanggungjawaban. Mereka menilai ada unsur kelalaian dalam manajemen keselamatan kegiatan yang diikuti almarhum.
“Kami menduga ada kelalaian dalam pengelolaan keselamatan peserta. Kematian saudara Firdaus bukan hal sepele dan harus diusut secara tuntas,” ujar salah satu orator dalam orasinya.
Massa juga membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan keadilan bagi almarhum serta menyerukan perlunya audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) kegiatan di kawasan TN Manusela, khususnya yang melibatkan pihak eksternal seperti mahasiswa.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, yang didampingi anggota Komisi lainnya, menerima perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, DPRD berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kami akan menyurati pihak BTN Manusela dan meminta penjelasan resmi terkait insiden ini. Keamanan dalam kawasan konservasi harus menjadi prioritas utama,” kata anggota Komisi II, Ridwan Nurdin.
Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut tiga bentuk pertanggungjawaban atas kematian Firdaus Ahmad Fauzi yaitu:
Birokrasi: Penjelasan rinci tentang kegiatan pendakian yang diikuti almarhum sejak awal hingga akhir.
Hukum: Rincian tahapan pencarian dan penyelamatan Firdaus secara menyeluruh.
Medis: Penjelasan lengkap hasil otopsi jenazah Firdaus.
Jika ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, mahasiswa mendesak Polda Maluku segera bertindak tanpa harus menunggu laporan dari pihak keluarga.
Selain itu, mereka juga meminta Kepala BTN Manusela menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat adat yang selama ini tinggal di wilayah TN Manusela, serta menilai keberadaan taman nasional tersebut telah merampas ruang hidup masyarakat lokal.
Massa juga mendesak Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, agar mencopot Kepala BTN Manusela, Deni Rabadi, karena dinilai tidak menjalankan tugas perlindungan terhadap pendaki dan masyarakat sekitar.
Bahkan, mereka meminta agar status TN Manusela dicabut sementara atau permanen, karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan konservasi yang semestinya.
Tidak ada komentar