Benhur Watubun Tegaskan Pancasila Harus Jadi Kompas Perjuangan Politik PDI Perjuangan

Ambon,  CahayaLensa.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa Pancasila, khususnya versi yang digagas Bung Karno pada 1 Juni 1945 harus menjadi kompas ideologis dan arah perjuangan politik PDI Perjuangan. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku yang digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6/2025).

Dalam sambutannya, Benhur mengajak seluruh kader untuk memaknai peringatan 80 tahun Pancasila sebagai momentum memperkuat konsolidasi ideologi partai.

“Kelahiran Pancasila adalah hasil pemikiran besar para pendiri bangsa, dan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting berdirinya negara ini. Pancasila bukan untuk satu golongan, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Inilah warisan terbesar yang harus kita jaga,” ujar Benhur.

Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan berkomitmen penuh terhadap Pancasila 1 Juni sebagai ideologi partai. Dalam konteks politik nasional dan daerah, menurutnya, fraksi partai harus menjalankan peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke tingkat lokal secara efektif dan pro-rakyat.

“Negara kita besar dan penuh potensi. Tapi hingga hari ini, kesejahteraan masih menjadi tantangan. Karena itu, fraksi harus jadi penghubung aktif antara kebijakan pusat dan kebutuhan rakyat di daerah,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Benhur turut menyoroti berbagai kebijakan nasional yang tidak sinkron dalam implementasi di daerah. Ia menegaskan pentingnya sikap politik fraksi dalam menyikapi hal itu secara kritis dan solutif.

“Fraksi tidak boleh hanya jadi pelengkap formal. Kita harus tampil berbeda, menyuarakan solusi, bahkan mengkritisi jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Benhur.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota fraksi untuk disiplin dan konsisten dalam menjalankan tugas partai, tanpa alasan apapun yang menghambat komitmen perjuangan.

“Tidak boleh ada alasan kesehatan atau urusan pribadi yang dijadikan alasan untuk abai terhadap tugas. Kalau sudah diberi mandat, kita harus hadir dan siap menjalankannya,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Benhur meminta agar hasil rapat menghasilkan rekomendasi yang realistis dan terukur.

“Kita tidak butuh terlalu banyak rekomendasi. Cukup lima atau enam poin yang konkret agar bisa kita pantau dan evaluasi bersama di tingkat DPC maupun fraksi,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa fraksi memiliki tanggung jawab untuk mengawal program-program strategis partai, termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, dan program sosial lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Benhur juga menegaskan sikap politik DPD PDI Perjuangan Maluku dalam mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum pada Kongres partai yang akan datang.

“Kami tetap setia mendukung Ibu Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin PDI Perjuangan. Ini bukan hanya keputusan politik, tapi bentuk penghormatan dan komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan partai,” tutupnya.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fraksi, anggota DPRD provinsi, dan perwakilan dari DPC kabupaten/kota se-Maluku. Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan langkah politik partai dalam menghadapi dinamika nasional dan agenda internal menjelang Kongres PDI Perjuangan.