Pemkab Maluku Tengah Gelar Rapat Rekonsiliasi Konflik Sawai–Masihulan, Bupati Zulkarnain: Semua Harus Bergerak Cepat

 

Masohi, CahayaLensa.com – Dalam upaya memulihkan stabilitas dan menjaga keharmonisan sosial di wilayah Seram Utara, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) menggelar rapat rekonsiliasi konflik antara Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan. Rapat yang berlangsung di lantai 3 Kantor Bupati Maluku Tengah pada Jumat (25/7/2025) itu dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.

Rapat ini melibatkan berbagai unsur penting, antara lain perwakilan Forkopimda, tokoh agama, Kapolres Maluku Tengah yang diwakili Wakapolres, Kajari Maluku Tengah, Dandim 1502/Masohi, serta Ketua DPRD Maluku Tengah bersama sejumlah anggota dewan.

Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menegaskan pentingnya sinergi dan percepatan dalam menangani konflik sosial yang terjadi.

“Rapat koordinasi ini adalah bagian dari upaya kita mempercepat penanganan konflik sosial yang melibatkan Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan. Semua pihak harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan fokus pada penyelesaian damai,” ujarnya.

Ia juga menekankan peran penting Forkopimda dalam mendorong penyelesaian yang persuasif dan berkeadilan. Selain itu, Pemkab Malteng akan terus menyalurkan bantuan kedaruratan kepada masyarakat terdampak, menyediakan fasilitas pendukung yang dikelola secara kolaboratif, serta membentuk posko pemantauan dan pos pelayanan terpadu.

“Intensifikasi koordinasi dengan Forkopimda sangat penting. Kita juga harus memperkuat peran pemerintahan negeri di kedua wilayah agar mereka bisa menjadi ujung tombak dalam menjaga perdamaian,” lanjut Bupati.

Di akhir rapat, Bupati Zulkarnain menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah tergabung dalam Satgas Penanganan Konflik Sosial. Penghargaan diberikan kepada unsur Forkopimda, para camat, para raja, tokoh masyarakat, serta aparat TNI dan kepolisian yang terus berupaya menciptakan stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Harapannya, harmoni dan kedamaian dapat segera kembali terwujud di Seram Utara.