Benhur Watubun Tegaskan PDIP Tetap Bersahabat dengan Gubernur Maluku, Tapi Siap Rebut Kekuasaan di 2029

Ambon, CahayaLensa.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan bahwa hubungan politik antara PDIP dan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tetap terjalin dengan baik. Menurutnya, PDIP bersikap terbuka dan bersahabat selama masih terdapat kesamaan arah perjuangan politik demi kepentingan rakyat.

“Secara politik, kami tetap bersahabat. Tapi 2029 kita bisa saja berbeda, dan itu tidak jadi soal. Politik itu tergantung kepentingan. Kalau dia baik, kita akan bersahabat terus. Kalau tidak, ya pada gilirannya kita akan bersikap,” tegas Benhur saat ditemui di Kantor DPD PDIP Maluku, Ambon, Senin (3/11/2025).

Ketua DPRD Maluku itu menambahkan, perjuangan PDIP akan tetap diarahkan untuk memperjuangkan visi dan misi partai, baik ketika berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. “Kalau kita di luar pemerintahan, kita akan berjuang supaya satu visi partai bisa diintegrasikan. Tapi kalau kita di dalam pemerintahan, maka semuanya akan kita masukkan,” ujarnya.

Benhur menilai, rakyat memiliki peran utama dalam menilai kiprah partai politik maupun kinerja pemerintahan di setiap periode. “Tinggal rakyat yang menilai, apakah kita memerintah di zaman Pak Karel (Karel Albert Ralahalu) baik atau tidak, di zaman Pak Murad Ismail baik atau tidak, di zaman Pak Bib (Hendrik Lewerissa) baik atau tidak. Wartawan juga pasti sudah punya penilaian sendiri,” ungkapnya.

Lebih jauh, Benhur menegaskan tekad PDI Perjuangan untuk kembali merebut kekuasaan di Provinsi Maluku pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029. Kekalahan pada Pilkada 2024, menurutnya, menjadi bahan evaluasi penting bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Kita tidak bicara siapa yang akan dicalonkan. Tapi merebut kekuasaan 2029 itu pasti. PDI Perjuangan akan merebut kekuasaan,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Benhur menjelaskan, fokus utama PDIP saat ini bukan pada figur calon gubernur, melainkan pada upaya memperkuat struktur organisasi partai dan merebut kembali kepercayaan rakyat Maluku. Ia menegaskan, hakikat politik adalah perjuangan untuk meraih dan menggunakan kekuasaan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Selain memperkuat konsolidasi internal, PDIP juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Para anggota DPRD dari PDIP diminta untuk mengawal berbagai kebijakan strategis, mulai dari reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik seperti kesehatan dan program rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Partai ini dinamis dan tidak diam. Kita akan memperhatikan dengan sungguh seluruh kebijakan yang terjadi. Kita tunggu saatnya nanti,” pungkas Benhur Watubun.