Wali Kota Ambon Gandeng Unpatti Cari Solusi Persoalan Kota Berbasis Teknologi

AMBON, CahayaLensa.com – Pemerintah Kota Ambon menggandeng Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti) untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Fakultas Sains dan Teknologi Unpatti dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon bersama ASN, di halaman belakang Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun Kota Ambon secara kolaboratif.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan kota hanya dengan mengandalkan kemampuan internal.

“Zaman ini kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh kerja bersama karena saya yakin satu pihak punya kemampuan, tetapi juga punya kelemahan. Begitu juga yang lain. Karena itu, di antara kelemahan-kelemahan itu kita bisa saling mengisi,” kata Bodewin.

Ia berharap kerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknologi Unpatti tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun pemenuhan dokumen administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan program yang dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Bodewin mengatakan, persoalan sampah membutuhkan dukungan teknologi agar pengelolaannya dapat dilakukan lebih efektif, terutama di kawasan permukiman yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.

Ia mendorong adanya pengembangan mesin pengolahan sampah berukuran kecil yang dapat ditempatkan di tingkat lingkungan atau RT.

“Kalau bisa dengan Fakultas Sains dan Teknologi menciptakan mesin pengolah sampah yang kecil saja, tetapi bisa ditempatkan di RT-RT. Karena kita ingin sampah terkelola dari sumbernya, dari rumah tangga yang ada di Kota Ambon,” ujarnya.

Menurut Bodewin, kondisi topografi Kota Ambon yang sebagian wilayahnya berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu alasan perlunya teknologi pengelolaan sampah yang lebih fleksibel.

Selain lingkungan hidup, kerja sama juga diarahkan pada sektor transportasi. Bodewin berharap Fakultas Sains dan Teknologi dapat mendukung kajian mengenai pertumbuhan kendaraan, termasuk pelaksanaan uji emisi dan penyusunan standar kendaraan yang layak beroperasi di Kota Ambon.

“Beta ingin supaya nanti kita melakukan uji emisi, melakukan penilaian atau membuat standardisasi terhadap kendaraan di Kota Ambon,” katanya.

Kerja sama juga diharapkan mendukung sektor pendidikan, khususnya pemanfaatan teknologi untuk membantu guru dan meningkatkan proses pembelajaran.

Bodewin menambahkan, pengembangan Ambon sebagai smart city juga membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unpatti, Dr. Henry Junus Wattimena, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut audiensi dengan Wali Kota Ambon pada 3 Juni 2026.

Ia berharap penandatanganan kerja sama tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dilanjutkan dengan program yang konkret dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kami berharap proses tanda tangan ini bukan sekadar dokumentasi administratif ataupun seremonial, tetapi kiranya dapat ditindaklanjuti dengan kerja nyata, program yang nyata dan dampak yang nyata bagi masyarakat Kota Ambon,” ujar Henry.

Ia menjelaskan, Fakultas Sains dan Teknologi Unpatti memiliki empat jurusan, yakni Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia dengan berbagai program studi yang dapat mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

Menurutnya, keilmuan yang dimiliki fakultas dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan di Kota Ambon, termasuk persoalan lingkungan.

Ia mencontohkan, kajian mengenai pencemaran tanah dan persoalan lingkungan dapat melibatkan keilmuan Biologi, Kimia serta bidang rekayasa.

“Beberapa masalah yang ada di dalam Kota Ambon itu pasti bisa diselesaikan dengan keilmuan yang dimiliki para dosen yang ada dalam Fakultas Sains dan Teknologi,” katanya.

Henry juga menyebut kerja sama tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia meminta agar ruang lingkup kerja sama diterjemahkan ke dalam program yang jelas, memiliki penanggung jawab dan dievaluasi secara berkala.

“Kerja sama ini bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak dan manfaat bagi pemerintah kota dan juga masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Ambon juga menerima bantuan dari Perumda Tirta Yapono yang diserahkan kepada Tim Penggerak PKK Kota Ambon untuk mendukung penanganan stunting.

Bodewin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Perumda Tirta Yapono atas kepedulian terhadap anak-anak penderita stunting di Kota Ambon.

Ia menyebut terdapat 271 anak yang menjadi sasaran bantuan. Karena itu, ia berharap bantuan sembako dapat diberikan kepada seluruh anak yang menjadi sasaran.

“Kalau ada 271 anak penderita stunting, berarti semuanya mesti dibantu,” ujarnya.

Bodewin juga mengapresiasi Perumda Tirta Yapono yang dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan perusahaan daerah, tetapi turut mengambil bagian dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya perluasan akses air bersih.

Ia mengatakan akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Ambon.

“Semestinya di tahun 2026 ini kita tidak lagi bicara soal akses air bersih. Kebutuhan dasar ini mestinya sudah selesai di masa-masa sebelumnya. Tetapi karena masih belum, kita akan berusaha melakukan upaya maksimal sepanjang kita bisa,” tandasnya.

ASN Diingatkan Bijak Bermedia Sosial

Dalam arahannya kepada ASN, Bodewin juga meminta seluruh aparatur pemerintah lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang belum lengkap atau keliru.

Karena itu, ASN diminta memahami terlebih dahulu kebijakan yang diambil pimpinan sebelum menyampaikannya kepada pihak lain maupun melalui media sosial.

“Kalau belum mengerti tentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin dalam rapat atau pertemuan, tanya sampai tuntas. Jangan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kita lalu cerita ke teman, teman cerita ke temannya,” katanya.

Bodewin menilai informasi yang keliru dapat menimbulkan persepsi negatif dan memaksa pemerintah menghabiskan energi untuk melakukan klarifikasi.

Ia juga meminta ASN tidak menggunakan media sosial sekadar untuk mengejar popularitas, jumlah suka maupun komentar.

“Pemerintah Kota Ambon hari ini mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari publik. Jangan dirusak hanya dengan informasi yang keliru,” tegasnya.

Menurut Bodewin, membangun kepercayaan publik membutuhkan proses panjang. Karena itu, seluruh ASN diminta ikut menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui sikap, tindakan serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.