Fiskal Terbatas, PUPR Usulkan Penanganan Jalan Leitimur Selatan Rp12 Miliar ke IJD

AMBON, CahayaLensa.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon mengungkapkan keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala dalam penanganan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sausilawane, mengatakan kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan.

Hal itu disampaikan Wendy saat diwawancarai di Balai Kota Ambon, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, penanganan jalan di Letisel bukan sengaja dikesampingkan. Namun, kebutuhan anggaran untuk sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut cukup besar, sementara kemampuan fiskal Pemerintah Kota Ambon saat ini terbatas.

“Bukan kami mau memprioritaskan mana tinggal mana, tetapi kami melaksanakan pekerjaan ini sesuai kemampuan fiskal,” kata Wendy.

Ia menjelaskan, salah satu ruas yang membutuhkan anggaran besar adalah jalan dari Simpang Hatalai menuju Ema. Selain kerusakan jalan, terdapat pula titik longsoran yang membutuhkan penanganan konstruksi talud dengan biaya cukup tinggi.

Untuk itu, Dinas PUPR Kota Ambon telah mengusulkan penanganan ruas tersebut melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Kementerian PUPR.

“Jalan Letisel, Simpang Hatalai menuju Ema yang terjadi longsoran itu membutuhkan uang yang cukup besar. Kami sudah mengusulkan ke IJD, kurang lebih sekitar Rp7 miliar,” jelasnya.

Selain ruas Simpang Hatalai–Ema, PUPR juga mengusulkan penanganan jalan menuju Tuni–Kelapa Dua melalui program yang sama.

Jika kedua usulan tersebut digabungkan, total anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp12 miliar.

“Dua-duanya kurang lebih sekitar Rp12 miliar yang kami usulkan,” ujarnya.

Wendy mengatakan, sebelum usulan tersebut masuk dalam program IJD, pihaknya harus menyiapkan berbagai dokumen teknis dan melakukan investigasi lapangan. Tahapan tersebut antara lain meliputi boring, sondir, serta pemeriksaan kondisi tanah sebagai bagian dari persiapan Detail Engineering Design (DED).

“Kami sudah melakukan survei bersama teman-teman dari BPJN dan mereka siap membantu kami agar usulan ini bisa masuk dalam program IJD Kementerian PUPR,” katanya.

Menurut Wendy, dukungan pemerintah pusat melalui program IJD sangat dibutuhkan mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Dengan masuknya sejumlah ruas jalan ke dalam program tersebut, beban pembiayaan pemerintah kota dapat ditekan.

Ia menegaskan, persoalan keterbatasan anggaran bukan berarti PUPR mengabaikan pembangunan jalan di luar pusat kota.

“Bukan kami mau memprioritaskan ruas jalan yang ada dalam kota saja. Tetapi memang itu kendala kami karena fiskal kita cukup rendah,” katanya.

Wendy juga menanggapi sorotan anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Leitimur Selatan terkait kondisi jalan di wilayah tersebut. Ia berharap dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan melalui penguatan anggaran pemeliharaan jalan.

Menurutnya, apabila sebagian pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD diarahkan untuk pemeliharaan berkala jalan, hal tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah.

“Kalau anggota dewan dari dapil sana berteriak, seharusnya mereka juga membantu. Kalau bahasa kasarnya, coba mereka antisipasi. Misalnya dua tahun tidak usah dapat Pokir, alihkan untuk pemeliharaan berkala jalan. Itu sangat membantu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Ambon memiliki keterbatasan sumber pendanaan karena pendapatan daerah juga terbatas. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

“Kalau kami mau dapat uang dari mana? Kami hanya punya PAD. Jadi kami harus berusaha mendapatkan uang dari luar,” ujarnya.

Wendy menegaskan, bantuan pemerintah pusat bukan berarti seluruh persoalan infrastruktur dapat langsung diselesaikan. Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan berbagai persyaratan teknis sebelum mendapatkan dukungan anggaran.

Ia menyebutkan, salah satu ruas yang membutuhkan biaya besar adalah Tuni–Kelapa Dua. Khusus untuk pembangunan talud di lokasi tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp6 miliar.

“Kalau ada uang, ya pasti kami kerja,” tandasnya.

PUPR berharap usulan melalui program IJD dapat terealisasi sehingga penanganan ruas-ruas jalan strategis di Leitimur Selatan, terutama lokasi rawan longsor, dapat segera dilakukan tanpa terlalu membebani kemampuan fiskal Pemerintah Kota Ambon.