Wali Kota Ambon Kukuhkan Bunda Guru, Dorong PGRI Perkuat Mutu Pendidikan

AMBON, CahayaLensa.com  – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengukuhkan Bunda Guru Kota Ambon dalam rangkaian Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon Masa Bakti XXXIII Tahun 2025–2030 yang berlangsung di Kamari Hotel Ambon, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Maju” dan turut dirangkaikan dengan pelatihan serta pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon.

Pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon dilakukan berdasarkan Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Maluku Nomor 12/KEP/MAL/XXIII/2026 tentang Penetapan Bunda Guru Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bodewin Wattimena mengatakan, keberadaan Bunda Guru yang melekat pada istri kepala daerah memiliki tujuan strategis, salah satunya memperkuat hubungan antara organisasi profesi guru dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, Bunda Guru diharapkan dapat menjadi mitra PGRI dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan dan menyampaikannya kepada pemerintah kota sehingga dapat segera mendapat respons.

“Tujuannya supaya persoalan-persoalan yang dialami PGRI dan guru-guru yang ada di Kota Ambon cepat sampai ke telinga Wali Kota, sehingga cepat direspons dan ditindaklanjuti,” kata Wattimena.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ambon saat ini berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat maupun organisasi profesi untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi.

“Pemerintah Kota Ambon hari ini sangat responsif. Kami berusaha membuka diri dan membuka akses seluas-luasnya kepada setiap orang yang ada di Kota Ambon, termasuk organisasi-organisasi profesi untuk menyampaikan permasalahannya,” ujarnya.

Wattimena menambahkan, salah satu komitmen utama Pemkot Ambon adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran guru dinilai sangat strategis.

Karena itu, peningkatan kualitas guru serta pemerataan distribusi guru pada seluruh sekolah di Kota Ambon menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Ia berharap Bunda Guru bersama PGRI dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan mendasar yang perlu dibenahi, termasuk dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

“Kita masih ada dalam posisi tuntas pertama. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lompat ke tuntas madya. Itu boleh dibilang Ambon naik kelas,” ungkapnya.

Terkait Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon, Wattimena mengatakan forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengevaluasi program organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Menurutnya, PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh guru, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“PGRI tidak dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan pribadi-pribadi, tetapi kepentingan profesi seluruh guru,” tegasnya.

Selain memperjuangkan hak guru, PGRI juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta pengembangan kualitas guru. Sebab, peningkatan kualitas guru pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan.

Wattimena juga mengingatkan agar konferensi tersebut menghasilkan program kerja yang mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi PGRI tetapi juga bagi dunia pendidikan di Kota Ambon.

Ia menyinggung proses seleksi kepala sekolah yang menurutnya harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau melewati semua proses dengan baik, pasti jadi kepala sekolah. Saya buktikan kemarin, semua yang lulus seleksi dan mengikuti diklat pasti jadi kepala sekolah. Ada beberapa yang belum karena masih berproses dan ada berkas-berkas yang masih kurang,” jelasnya.

Ia menegaskan Pemkot Ambon berupaya menempatkan semua guru secara adil tanpa membedakan berdasarkan kepentingan tertentu.

Soroti Wacana Pengalihan Guru ke Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyinggung wacana pengalihan status guru, termasuk kemungkinan guru menjadi pegawai pemerintah pusat.

Menurut Wattimena, pemerintah daerah tidak mempermasalahkan apabila kebijakan tersebut nantinya benar-benar diberlakukan, sepanjang kesejahteraan guru tetap terjamin dan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

“Guru mau dibawa pemerintah pusat, provinsi atau kota, saya tidak masalah. Yang penting kesejahteraan Bapak-Ibu tetap terjamin dan bisa melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.

Ia menilai pengelolaan guru secara terpusat berpotensi menciptakan standar kesejahteraan yang lebih seragam sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antardaerah.

“Guru paruh waktu di tempat lain Rp250 ribu, di tempat lain Rp500 ribu, tempat lain Rp1 juta, bahkan Rp2 juta lebih. Belum ada keadilan di situ. Kalau diurus pusat, kita yakin standarnya sama semua,” ujarnya.

Wattimena berharap PGRI dapat terus memperkuat organisasi, membangun kolaborasi dengan pemerintah dan jajaran Dinas Pendidikan, serta menghasilkan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

“Kesabaran dan keuletan Bapak-Ibu dalam mendidik anak-anak mesti dijadikan modal yang kuat untuk membina dan membangun organisasi PGRI ini supaya semakin kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PGRI Kota Ambon, Corneles Moniharapon, dalam laporannya mengatakan Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon merupakan forum organisasi yang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas berbagai persoalan organisasi dan profesi, serta menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program PGRI ke depan.

Selain konferensi kerja, pengukuhan Bunda Guru Kota Ambon juga dinilai menjadi momentum untuk memperkuat peran guru, keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan.

“Bunda Guru Kota Ambon diharapkan dapat menjadi penggerak kegiatan sosial, pendidikan, pembinaan karakter, serta peningkatan kepedulian terhadap dunia pendidikan Kota Ambon,” kata Moniharapon.

Ia menjelaskan, konferensi tersebut memiliki sejumlah tujuan, di antaranya mengevaluasi program kerja PGRI Kota Ambon, menyusun program kerja periode berikutnya, meningkatkan konsolidasi organisasi, membahas persoalan guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan peran PGRI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta, terdiri dari unsur PGRI Provinsi Maluku, Pengurus PGRI Kota Ambon, perwakilan PGRI dari lima cabang di Kota Ambon, unsur MTs/SMP/SMA/SMK, satuan pendidikan, serta organisasi terkait.

Moniharapon menyebut pelaksanaan konferensi kerja tersebut dibiayai secara mandiri melalui iuran anggota PGRI Kota Ambon sebesar Rp30 juta.

Ia berharap hasil konferensi dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon.