Karantina Naker LNG Bintuni, Kecab GMKI Ambon Sebut Pemprov Maluku "Jilat Ludah" Sendiri

Almindes Falantino Syauta, S.Sos
Ketua GMKI Cabang Ambon

Ambon,Cahayalensa.Com - Ketua  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon,  Almindes Falantino Syauta, S.Sos menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah menjilat ludah sendiri lantaran mengijinkan tenaga kerja  (Naker) LNG Bintuni dikarantina di Kota Ambon.

Kota Ambon saat ini sedang sibuk-sibuknya mengupayakan untuk memutus mata rantai Covid-19 yang sementara ini mengguncang dunia. Namun beberapa waktu kemarin publik di Kota ini bahkan Maluku dihebohkan dengan kedatangan pesawat carteran dari Babo, Papua Barat. Dimana pesawat tersebut membawa para pekerja di Perusahaan LNG di Bintuni.

"Dari info yang beredar ternyata sekitar 241 pekerja yang datang untuk dikarantina di Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 14 hari". Uangkap Syauta kepada cahayalensa.com, Senin (12/05)

Dia mempertanyakan Integritas kepemimpinan dari Gubernur Maluku bapak Murad Ismail, karena Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) yang di suarakan kepada masyarakat maluku untuk ditaati ternyata di langgar oleh Pemprov Maluku sendiri.

"Sehingga timbul berbagai pertanyaan dari khalayak publik. Mengapa mereka tidak di karantina di Bintuni, Manokwari, atau Sorong saja yang berada pada Papua Barat ? Tetapi mereka memilih karantina di Maluku tepatnya di Kota Ambon. Apakah mereka ditolak disana? Atau seperti apa?" Tanya Alumunus Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik  Universitas Pattimura Ambon itu

Lanjut Dia, alasan apa sehingga dengan enaknya Pemprov Maluku menjilat ludahnya sendiri hanya untuk menerima para pekerja tersebut untuk dikarantina di Kota Ambon padahal masyarakat asal Kota Ambon bahkan Maluku yang hidup di tanah rantau dan ingin pulang tetapi tidak bisa dikarenakan himbauan dari pemerintah tersebut.

Lagi-lagi kata Syauta, kelunturan kepercayaan kepada Pemprov Maluku di umbar kembali. Pernyataan Sekda Maluku  terkait karantina para pekerja LNG Bintuni yang dilakukan di daerah ini sangatlah tidak masuk akal.

"Apa ada hubungan antara LNG teluk Bintuni dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku?" Tanya Syauta

"Para pekerja ini bekerja untuk LNG di bintuni dan daerah Papua Barat yang mendapatkan keuntungan dari mereka yang diperkerjakan tetapi tidak menampung mereka tapi kok maluku yang menampung para pekerja tersebut, ada apa?" Tanya Syauta lagi

Dia menduga bisa saja oknum-oknum tertentu yang memiliki kekuasaan di daerah ini bermain di belakang layar untuk meraup keuntungan dengan pihak perusahaan sehingga mengabaikan apa yang sudah ditetapkan secara konstitusional yaitu PSBR yang dilakukan pembatasan pada lalu lintas transportasi laut dan udara.

Menurutnya, gejolak pertanyaan ini berdasar karena dari pihak Gugus Tugas Pemprov Maluku maupun Kota Ambon sudah mempertegas bahwa Kota Ambon sudah bertambah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal  sehingga tentu tindakan yang dilakukan oleh Pemprov itu patut dipertanyakan karena sangat meresahkan warga.

"Kami butuh klarifikasi yang tepat dari Pemprov Maluku akan hal tersebut agar juga masyarakat jangan resah dengan tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dampak buruknya daerah kita bisa dikatakan sebagai tempat penampungan, apakah mau daerah kita di beri citra buruk karena nila setitik yang di buat oleh Pemprov Maluku?" Tegas Syauta

Sebelumnya seperti dilansir di mimbarrakyatnews.com, Ketua Harian Gustu Covid-19 Maluku Kasrul Selang mengaku, para pekerja LNG Bintuni memakai dua hotel untuk karantina yang dibiayai perusahaan yakni Santika dan The Natsepa. Mereka juga punya tim kesehatan dan semua petugas hotel harus di-RDT. Mereka punya tempat karantina di Jakarta dan Ambon. Total tak sampai 200 lebih, hanya 25-30 per harinya.

“Mereka pelaku perjalanan yang melaksanakan industri strategis. Hal-hal seperti ini harus didukung untuk minyak dan gas. Sebagian dari Sulawesi dan daerah lain. Sebelum mereka keluar karantina, akan di Swab. Yang negatif atau sehat baru ke Papua bekerja. Mereka juga tidak mau pekerja disana terkontaminasi. Jadi yang masuk karantina sudah benar-benar sehat,” jelasnya. (CL-02/**)