PDIP Dorong Pemda SBB Gunakan Anggaran Covid Garap Pangan Lokal
"Solusi Antisipasi Dampak Pandemi Covid 19"
Ambon,cahayalensa.com - Antisipasi dampak Pandemi Covid-19, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten SBB gunakan Anggaran Covid-19 untuk menggarap pangan lokal.
Rakyat mulai merasakan efek dari semakin bringasnya penyebaran Pandemi Covid-19. Keadaan ini semakin diperparah dengan keputusan pemerintah untuk melaksankan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR)
Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PSBR ini tentu sangat berpengaruh terhadap nasip orang-orang yang hanya bergantung sebgai pekerja buruh, tukang ojek, karyawan swasta, petani, nelayan dan lain sebagainya kini merasakan dampaknya, beban hidup mereka semakin berat.
Benar, ada Kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa barang (sembako) maupun uang tunai, untuk meringankan beban hidup mereka beberap bulan kedepan. Namun, lagi-lagi bantuan semacam ini jika dilihat tidak seberapa bila di bandingkan dengan kebutuhan yang sesunguhnya.
"Pantauan kami sampai saat ini, penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut belum terlaksana akibat terkendala mekanisme normatif yang mesti dilalui, mulai dari validasi data penerima, pengusulan dokumen perubahan anggaran disetiap tingkatan hingga, tahapan-tahapan normatif lainnya yang harus dilalui barulah tahapan realisasi anggaran-anggaran tersebut." Jelas Ferry Kasale, S.Pd, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten SBB kepada cahayalensa.com, Kamis, (14/05)
Bagi Kasale, kondisi seperti ini memberi dampak yang sangat beragam bagi masyarakat di Kabupaten dengan julukan Saka Mese Nusa itu.
"Rakyat yang sudah sangat membutuhkan terpaksa harus menahan penderitaan lantaran proses birokrasi yang cukup menyita waktu." Tandas Kasale
Lanjut Dia, belum lagi pola rekruitmen calon penerima yang dilakukan tidak transparan, hal ini dapat beresiko masalah baru saat penyaluran bantuan nanti.
Menurut Kasale, fakta-fakta ini sebenarnya jika tidak di kelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka sudah barang tentu akan muncul beragam persoalan.
"Pendapat kami, sebaiknya Anggaran yang di Alokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang katanya dengan nominal sangat fantastis yakni Rp. 50 Miliar untuk penanganan Kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten SBB, itu di fokuskan pada upaya menyediakan cadangan pangan lokal, dengan cara mendaya gunkan petani-petani lokal kita di SBB." Ujar Kasale
Tambah Kasale, hal tersebut dianggap penting karena sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan wabah Covid-19 ini berakhir. Sementara secara Nasional pemerintah pusat juga belum bisa memastikan cadangan pangan bisa bertahan hingga berapa lama.
Olehnya itu, Pemda sebaiknya konsen mendorong para petani lokal kita untuk menyiapkan lahan. Selebihnya untuk kebutuhan-kebutuhan pangan lokal yang dianggap tepat bagi masyarakat SBB segera di identifikasi oleh Pemda untuk menyediakan bibit, anakan dan lain sebagainya.
"Artinya apa, dari aspek ketersediaan stok pangan, ketika kita di hadapkan dengan kondisi krisis pangan misalkan kita sudah sangat siap soal itu. Kemudian petani kita berdayakan ditengah situasi sulit seperti ini." Jelas Kasale
Lanjut Kasale, selain itu, pola pemberian bantuan sosial tidak bisa di jadikan sebagai solusi tepat, karna cara ini hanya akan membuat masyarkat hidup bergntung pada bantuan itu. Padahal jumlah bantuannya tidak begitu cukup. Tetapi jika masyrakat itu di berdayakan oleh pemerintah dengan cara mengoptimalkan petani kita untuk menggarap tanaman pangan lokal kita, maka sudah pasti kita akan sangat terbantu sudah begitu masyarkat kita tetap berdaya. (CL-02)
 |
Ferry Kasale, S.Pd
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten SBB
|
Ambon,cahayalensa.com - Antisipasi dampak Pandemi Covid-19, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten SBB gunakan Anggaran Covid-19 untuk menggarap pangan lokal.
Rakyat mulai merasakan efek dari semakin bringasnya penyebaran Pandemi Covid-19. Keadaan ini semakin diperparah dengan keputusan pemerintah untuk melaksankan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR)
Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PSBR ini tentu sangat berpengaruh terhadap nasip orang-orang yang hanya bergantung sebgai pekerja buruh, tukang ojek, karyawan swasta, petani, nelayan dan lain sebagainya kini merasakan dampaknya, beban hidup mereka semakin berat.
Benar, ada Kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa barang (sembako) maupun uang tunai, untuk meringankan beban hidup mereka beberap bulan kedepan. Namun, lagi-lagi bantuan semacam ini jika dilihat tidak seberapa bila di bandingkan dengan kebutuhan yang sesunguhnya.
"Pantauan kami sampai saat ini, penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut belum terlaksana akibat terkendala mekanisme normatif yang mesti dilalui, mulai dari validasi data penerima, pengusulan dokumen perubahan anggaran disetiap tingkatan hingga, tahapan-tahapan normatif lainnya yang harus dilalui barulah tahapan realisasi anggaran-anggaran tersebut." Jelas Ferry Kasale, S.Pd, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten SBB kepada cahayalensa.com, Kamis, (14/05)
Bagi Kasale, kondisi seperti ini memberi dampak yang sangat beragam bagi masyarakat di Kabupaten dengan julukan Saka Mese Nusa itu.
"Rakyat yang sudah sangat membutuhkan terpaksa harus menahan penderitaan lantaran proses birokrasi yang cukup menyita waktu." Tandas Kasale
Lanjut Dia, belum lagi pola rekruitmen calon penerima yang dilakukan tidak transparan, hal ini dapat beresiko masalah baru saat penyaluran bantuan nanti.
Menurut Kasale, fakta-fakta ini sebenarnya jika tidak di kelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka sudah barang tentu akan muncul beragam persoalan.
"Pendapat kami, sebaiknya Anggaran yang di Alokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang katanya dengan nominal sangat fantastis yakni Rp. 50 Miliar untuk penanganan Kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten SBB, itu di fokuskan pada upaya menyediakan cadangan pangan lokal, dengan cara mendaya gunkan petani-petani lokal kita di SBB." Ujar Kasale
Tambah Kasale, hal tersebut dianggap penting karena sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan wabah Covid-19 ini berakhir. Sementara secara Nasional pemerintah pusat juga belum bisa memastikan cadangan pangan bisa bertahan hingga berapa lama.
Olehnya itu, Pemda sebaiknya konsen mendorong para petani lokal kita untuk menyiapkan lahan. Selebihnya untuk kebutuhan-kebutuhan pangan lokal yang dianggap tepat bagi masyarakat SBB segera di identifikasi oleh Pemda untuk menyediakan bibit, anakan dan lain sebagainya.
"Artinya apa, dari aspek ketersediaan stok pangan, ketika kita di hadapkan dengan kondisi krisis pangan misalkan kita sudah sangat siap soal itu. Kemudian petani kita berdayakan ditengah situasi sulit seperti ini." Jelas Kasale
Lanjut Kasale, selain itu, pola pemberian bantuan sosial tidak bisa di jadikan sebagai solusi tepat, karna cara ini hanya akan membuat masyarkat hidup bergntung pada bantuan itu. Padahal jumlah bantuannya tidak begitu cukup. Tetapi jika masyrakat itu di berdayakan oleh pemerintah dengan cara mengoptimalkan petani kita untuk menggarap tanaman pangan lokal kita, maka sudah pasti kita akan sangat terbantu sudah begitu masyarkat kita tetap berdaya. (CL-02)
Tidak ada komentar