Nursin Tuarita: Kisruh M-LIN dan ANP, MSH Segera Surati Presiden dan Megawati
Menanggapi respon masyarakat Maluku secara masif ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maluku Satu Hati (MSH), Nursin Tuarita mengatakan, demo tersebut merupakan luapan harapan dan aspirasi masyarakat Maluku yang perduli dan cinta terhadap kepentingan Daerah, dan wajib diapresiasi serta didukung
Sebagai organisasi pemenangan Jokowi (Maluku Voor Jokowi) hal ini yang kami harapkan sejak dulu, bahwa semua elemen Masyarakat Maluku bisa satu suara satu frekuensi memperjuangkan kepentingan Maluku. Kita kuat karena kita bersatu, dan masa depan Maluku ada pada genggaman kita semua anak cucu Pattimura,” kata Nursin.
Dijelaskannya, isu MLIN dan ANP yang batal, ini masih issu yang tidak bisa dipertanggung jawab kebenarannya, sebab yang kita tahu hingga hari ini Pemerintah Pusat baik Presiden Jokowi atau melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belum memberikan pernyataan resmi kepada publik Maluku bahwa program Strategis Nasional ini dibatalkan. Artinya semua masih berjalan (on progres)
"Kami Masyarakat Maluku sangat menantikan realisasi integrated port (ANP), karena kami tahu dengan hadirnya project ini akan mampu membawa banyak manfaat significant bagi Daerah kami, sehingga ketika isu pembatalan menyeruak dan menjadi perdebatan panas di ruang publik, kami sadar peluang dan harapan tersebut akan sirna," tuturnya.
Dilanjutkan, hal ini juga sesungguhnya mengacu kepada pernyataan Kementerian KKP dengan anggota dewan pada Rapat Tahunan DPR yang mengatakan, pemerintah tidak punya anggaran untuk bangun integrated port. Apabila kala itu Menteri KKP bisa menyampaikan dengan kalimat yang lebih bijak, tentu tidak akan menimbulkan protes massal Masyarakat Maluku.
"Maluku Satu Hati tahu dan sadar bahwa untuk pembangunan Integrated Port membutuhkan uang banyak, dan saat ini pemerintah tidak mampu membiayai project tersebut 100% menggunakan APBN, sebab yang kita tahu Anggaran Infrastruktur sebagian besar direlokasi untuk penanganan saat covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya dibutuhkan beberapa alternative skema non APBN yang mampu membiayai project Itu," jelasnya.
Diketahui konsep Ambon New Port ini adalah dibangunnya 8 pusat pendaratan atau pelabuhan (integrated port/pelabuhan terintegrasi) yang akan tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Maluku guna mendukung kegiatan Lumbung Ikan Nasional (rantai pasok dingin). Lokasi yang digadangkan akan menjadi salah satu tempat integrated port ini adalah Wai dan Liang yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Namun, pada prosesnya, Wai dan Liang dibatalkan sebab lokasi tersebut tidak clean and clear terindikasi ditemukannya gunung berapi bawah laut yang berpotensi terjadi patahan gempa dan ditemukannya sisa sisa ranjau Perang Dunia 2.
"Isu pembatalan Wai dan Liang sebagai lokasi salah satu pelabuhan terintegrasi ini menyeruak ke publik disampaikan oleh anggota legislator DPD & DPR RI saat beraudiensi dengan Menko Marves," ucapnya.
Masih menurut Nursin, informasi pembatalan lokasi tersebut Itu menjadi bola panas publik Maluku sebab Gubernur Maluku belum muncul memberikan tanggapan atau respon, seolah-olah melakukan pembiaran sehingga muncul bermacam - macam opini publik yang menyesatkan.
Dia menegaskan, hingga kini terkait pembatalan Waii dan Liang sebagai lokasi pembangunan Integrated Port belum ada update dari Pemprov Maluku, sebab untuk bisa mengajukan alternative lokasi lain, Pemprov Maluku dan Anggota DPD & DPR RI Maluku harus bertemu dengan presiden beserta jajaran pemangku kepentingan guna memastikan masa depan arah pembangunan pelabuhan terintegrasi Itu.
"Publik Maluku dibuat bingung, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemprov Maluku dan 8 Legislator Maluku memastikan masa depan arah pembangunan pelabuhan terintegrsi ini. Jika para pemangku kepentingan Maluku tidak muncul ke publik melaporkan progres kerja mereka tentang MLIN & ANP, apalagi belum ada upaya pressure ke Pemerintah Pusat, maka publik Maluku akan terus ribut.
"Sebenarnya ada kebuntuan apa antara pemangku kepentingan Maluku ini. Karena lambatnya respon para elit Maluku Itu, Masyarakat Maluku semakin gerah. Kalau para pemangku kepentingan Maluku tidak bisa satu suara untuk memperjuangkan kepentingan Maluku, jangan kaget jika nanti Masyarakat bergerak sendiri," ujarnya.
Olehnya, menyikapi respon yang cukup santai para pemangku kepentingan Maluku ini, Maluku Satu Hati yang juga merupakan Maluku Voor Jokowi (MVJ) organ Pemenangan Relawan Jokowi akan segera menyurati Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawatie Soekarno Putri untuk menyampaikan aspirasi dan harapan agar menindaklanjuti kekisruhan MLIN & ANP.
"Kami akan bersurat ke Pak Presiden Jokowi minta supaya secepatnya duduk bersama dengan Gubernur Maluku dan Legislator Maluku membahas teknis arah pembangunan pelabuhan terintegrasi ini. Dan kami juga akan surati Ibu Megawati, mengingat Bapak Gubernur Murad Ismail dan Ibu Mercy Barends adalah kader PDIP untuk mendorong kedua kader tersebut saling bersinergi mensukseskan Realisasi Ambon New Port ini," tungkas Nursin
Ditambahkan Ketua Umum James Talakua Maluku Satu Hati (Maluku Voor Jokowi) adalah Organisasi Relawan Jokowi sekaligus Organisasi Pendukung Pemerintah Jokowi, akan mengkawal pemerintah Jokowi hingga masa akhir Jabatan 2024 dan juga akan mengkawal program Strategis Presiden Jokowi di Maluku yang sejalan dengan misi visi Organisasi MSH (MVJ). Oleh karenanya kami akan melakukan berbacai cara untuk mensukseskan Implementasi MLIN dan Realisasi Ambon New Port (*/cl)
Tidak ada komentar