Tokoh Intelektual Muda Papua Minta Pempus Nonaktifkan Gubernur Lukas Enembe

Jayapura, CahayaLensa.com- Tokoh Intelektual Muda Keerom, Michael Sineri mengatakan sudah waktunya Pemerintah Pusat menonaktifkan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan melantik seorang Penjabat Gubernur Papua dikarenakan menurunnya pelayanan publik di Bumi Cenderawasih pasca enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

"Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi beliau yang tidak mampu bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi," demikian diungkapkan Michael saat ditemui di Abepura, Jayapura, Selasa 18 Oktober 2022.  

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri harus mempertimbangkan kondisi Provinsi Papua mengingat pelayanan publik merupakan hal paling krusial saat ini sehingga butuh pemimmpin baru (penjabat gubernur) untuk memulihkan keadaan yang ada.

Michael menjelaskan kasus enembe menyita perhatian publik karena merupakan hal baru dipapua. 

Dirinya juga menyayangkan sikap Lukas Enembe yang tak kooperatif dengan kasus yang dihadapinya.

"Sebagai pemimpin seharusnya beliau berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum- oknum tertentu yang mendukung dirinya dengan melakukan penjagaan di kediaman gubernur. Dan juga tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya," tutur Sekretaris KNPI Keerom itu.

 

Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, pihaknya tidak mengakui adanya hal tersebut karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili.

"Tidak semua orang bisa mengklaim diri sebagai ketua suku kecuali anak adat sehingga seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Enembe karena tidak ada yang bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat, sehingga yang terlibat menjaga di kediaman gubernur harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur  bukan kepala suku suku besar, tegas Michael.

     

Dirinya meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus Enembe agar pemeriksaan yang dilakukan KPK dapat berjalan lancar. 

"Ini negara hukum sehingga beliau harus tunduk kepada hukum dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,"tandasnya mengakhiri. (CL)