BPOM Ambon- Pemkot Gelar Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja
Ambon, Cahayalensa.com- Guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang terhindar dari berbagai macam obat dan makanan yang berbahaya, Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Ambon menggelar Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse, Kepala BPOM Cabang Ambon, Tamran Ismail, Pimpinan OPD terkait.
Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Kota Ambon berbagai upaya telah dilakukan.
"Semua upaya yang telah dilakukan tidak hanya pemerintah kota, tapi kerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk BPOM di Ambon sangatlah penting," kata di Ruangan Vlisingen, Jumat (2/2/2024).
Diakui, kesepakatan ini perlu dilakukan karena dipandang masih lemahnya pembinaan akan pengawasan obat dan makanan di Ambon.
"Disadari sungguh bahwa kesepakatan ini dalam pengawasan obat dan makanan di Ambon menjadi hal yang sangat prinsip bagi manusia," ucapnya.
Dijelaskan, lewat kesepahaman ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana mengkonsumsi obat dan makanan sesuai dengan apa yang ditentukan.
"Artinya, seperti mengkonsumsi obat tidak bisa sembarang karena harus sesuai resep, serta dipahami juga bahwa konsumsi obat memiliki dampak yang berbeda," tuturnya.
Sementara untuk makanan, Lanjutnya, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah makanan yang layak, sehat, dan tidak kadaluarsa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM Cabang Ambon, Tamran Ismail mengakui, kegiatan ini merupakan komitmen bersama dengan Pemerintah Kota Ambon dan stakeholder lainnya.
"Diketahui bersama bahwa untuk pengawasan obat dan Makanan di BPOM Ambon belum optimal. Maka itu, pemerintah dan kita harus menjamin apa yang dikonsumsi masyarakat itu bermutu," katanya.
Makanan dan obat yang dikonsumsi bermutu itu belum menjadi suatu kepastian dari BPOM sendiri, maka kerjsama dari seluruh stakeholder terkait ini menjadi hak yang penting kedepan.
Diakui, sampai saat ini pencapaian yang ditargetkan belum terlaksana dengan baik. "Sudah masuk di APBN yang kedua di sisa masa Jabatan Presiden Jokowi, kami merasa masyarakat belum merasa tersentuh atau teredukasi," jelasnya. (CL-03)


Tidak ada komentar