Dokter Spesialis Mogok, Pelayanan RSUD Masohi Terganggu Akibat Krisis Obat dan Ketegangan Internal

Masohi, CahayaLensa.com - Layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi mengalami gangguan serius menyusul aksi mogok sejumlah dokter spesialis pada Rabu (25/6/2025). Aksi ini dipicu oleh krisis ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta ketegangan antara tenaga medis dan pihak manajemen rumah sakit.

Ketua Komite Medik RSUD Masohi, dr. Reza Pahlevi Amahoru, menyatakan bahwa aksi mogok merupakan bentuk keprihatinan atas keterbatasan obat dan bahan medis habis pakai yang selama ini menghambat pelayanan terhadap pasien.

“Pasokan obat sangat minim, begitu pula alat kesehatan penunjang. Hal ini sangat memengaruhi kualitas layanan yang bisa kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain persoalan logistik, para dokter juga mengaku tersinggung atas pernyataan Direktur RSUD Masohi, dr. Anang Rumuar, yang dinilai menyudutkan dan merendahkan profesi tenaga medis. Hal ini memperkeruh hubungan internal dan menjadi salah satu pemicu utama aksi mogok.

Meski demikian, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih tetap beroperasi secara terbatas. Namun untuk sementara, layanan rawat jalan dihentikan hingga situasi membaik dan kebutuhan medis terpenuhi.

Aksi mogok ini merupakan puncak dari akumulasi masalah yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Masalah tersebut antara lain adalah minimnya anggaran operasional, krisis logistik medis, serta lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa rumah sakit.

Dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku Tengah pada 16 Juni lalu, Direktur RSUD Masohi mengungkapkan bahwa rumah sakit saat ini menanggung utang operasional sebesar Rp4 miliar.

Menanggapi situasi ini, DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (26/6/2025) bersama manajemen RSUD dan perwakilan dokter. Dalam rapat tersebut, sejumlah dokter mendesak agar Direktur RSUD menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai melukai tenaga medis.

Sebelumnya, DPRD juga telah mengadakan rapat tertutup dengan 14 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Maluku Tengah pada Senin (23/6). Rapat itu membahas keterbatasan fasilitas medis, hingga kondisi yang memaksa dokter merujuk pasien ke luar daerah karena keterbatasan layanan di RSUD Masohi.

Situasi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat. RSUD Masohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit rujukan regional dengan status akreditasi paripurna nasional. Namun, krisis layanan yang terjadi belakangan ini memunculkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan.

DPRD dan organisasi profesi kedokteran mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera mengambil langkah konkret, baik dalam aspek pembenahan manajemen, penyediaan anggaran, maupun perbaikan sistem pengadaan medis, guna memulihkan kondisi RSUD Masohi dan mengembalikan kepercayaan publik.