DPRD Gelar Pertemuan Tertutup dengan Dokter Spesialis, Soroti Krisis Layanan RSUD Masohi

Masohi, CahayaLensa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar pertemuan tertutup bersama para dokter spesialis RSUD Masohi guna membahas krisis layanan kesehatan yang terjadi di rumah sakit rujukan tersebut.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD pada Senin (23/6/2025) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malteng, Herry Men Carl Haurissa, dan Wakil Ketua Arman Mualo. Sebanyak 14 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Maluku Tengah turut hadir dalam forum tersebut.

Ketua DPRD, Herry Haurissa, menyampaikan bahwa forum ini penting untuk menyerap langsung masukan dari tenaga medis sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai representasi rakyat. DPRD ingin memastikan pelayanan di RSUD Masohi berjalan maksimal, agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika berobat,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama keterbatasan obat-obatan dan alat kesehatan yang dikeluhkan masyarakat.

Sebelumnya, Komisi I DPRD juga telah memanggil manajemen RSUD Masohi guna mengklarifikasi berbagai laporan dan aduan publik terkait menurunnya mutu layanan.

Dalam forum tertutup itu, Ketua IDI Maluku Tengah, dr. Amrollah Latupono, membeberkan sejumlah permasalahan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, mulai dari keterbatasan obat, kekurangan alat medis, hingga tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas.

“Para dokter menginginkan RSUD Masohi tetap menjadi rumah sakit unggulan. Kami berkomitmen mendukung peningkatan mutu layanan agar pasien tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah hanya karena kendala yang sebenarnya bisa diatasi,” ujar Amrollah.

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan obat dan alat medis sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, bukan tenaga medis. Minimnya anggaran dan keterlambatan dalam sistem pengadaan menjadi hambatan utama.

Masalah ini juga menjadi perhatian serius dalam rapat antara Komisi IV DPRD dengan manajemen RSUD Masohi yang digelar pada 16 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan keprihatinan atas lemahnya dukungan anggaran dan minimnya sarana penunjang pelayanan di rumah sakit tersebut.

Komisi IV juga menyoroti sistem klaim yang masih dilakukan secara manual, padahal digitalisasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.

Sementara itu, Direktur RSUD Masohi, dr. Anang Rumuar, mengungkapkan bahwa rumah sakit saat ini menanggung utang sekitar Rp4 miliar. Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan obat dilakukan melalui sistem e-Katalog oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), sementara RSUD hanya sebagai pengguna akhir.

“Kondisi ini menyebabkan banyak pasien harus membeli obat di luar rumah sakit. Bahkan biaya penggantian yang dijanjikan tak kunjung dibayar, dalam beberapa kasus hingga bertahun-tahun,” ungkapnya.

Selain obat, kekurangan alat medis penunjang, termasuk sarung tangan dan perlengkapan standar lainnya, turut mengganggu layanan di poliklinik dan IGD.

RSUD Masohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit berstatus akreditasi paripurna nasional. Namun krisis logistik medis dan belum optimalnya sistem pengelolaan layanan telah menjadikan rumah sakit ini sorotan tajam publik dan wakil rakyat.

DPRD menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemkab Maluku Tengah mengambil langkah strategis, mulai dari evaluasi sistem pengadaan, peningkatan anggaran, hingga penguatan manajemen rumah sakit demi memulihkan kembali mutu pelayanan kesehatan di RSUD Masohi.