Komisi IV DPRD Malteng Soroti Krisis Obat di RSUD Masohi, Pemda Diminta Segera Bertindak

 

Masohi, CahayaLensa.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur RSUD Masohi, Senin (16/6/2025), untuk membahas berbagai persoalan serius dalam pelayanan kesehatan, termasuk kelangkaan obat-obatan yang semakin dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Malteng, Musriadin Labahawa, menilai bahwa perhatian Pemerintah Daerah terhadap RSUD Masohi masih sangat minim. Akibatnya, dukungan anggaran maupun sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan regional itu dinilai tidak memadai.

“Pemda harus segera menindaklanjuti berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan ketersediaan obat-obatan, yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pasien,” tegas Labahawa.

Komisi IV juga menyoroti sistem klaim di RSUD Masohi yang masih dilakukan secara manual. Padahal, digitalisasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Pihak DPRD berharap manajemen RSUD dapat memperbaiki layanan publik, membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pemda, serta segera mengatasi kendala teknis maupun administratif yang menghambat pelayanan.

Sementara itu, Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya saat ini tengah menanggung utang sebesar Rp4 miliar. Menurutnya, pengadaan obat kini dilakukan melalui sistem e-katalog oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), di mana RSUD hanya bertindak sebagai pengguna.

“Situasi ini membuat proses pengadaan menjadi lambat dan menyebabkan stok obat kosong, sehingga pasien kerap terpaksa membeli obat dari luar,” kata Anang.

Tak hanya itu, klaim penggantian biaya obat yang dibeli pasien dari luar rumah sakit dilaporkan tak kunjung dibayarkan, bahkan dalam hitungan tahun.

Selain kelangkaan obat, RSUD Masohi juga mengalami kekurangan alat medis penunjang dan bahan habis pakai, termasuk sarung tangan medis dan obat primer untuk operasi, yang sangat berdampak pada layanan di beberapa poliklinik dan unit gawat darurat.

Padahal, RSUD Masohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit rujukan regional dengan akreditasi paripurna secara nasional. Namun kini, kondisi logistik medis yang semakin kritis menjadikan kualitas layanan kian menurun dan menjadi sorotan publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Komisi IV DPRD menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak Pemkab Malteng agar segera mengambil langkah strategis dalam penataan ulang manajemen dan anggaran RSUD, demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.