Gubernur Maluku Desak Revisi Regulasi dan Dorong Sejumlah Program Strategis Pusat untuk Maluku

Ambon, CahayaLensa.com - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membeberkan hasil sejumlah pertemuan strategis dengan pemerintah pusat dalam konferensi pers yang digelar di Ambon. 

Ia menyoroti berbagai isu krusial, khususnya terkait kewenangan daerah di sektor kelautan dan perikanan, serta program pembangunan perumahan dan pengentasan kawasan kumuh.

Dalam keterangannya, Gubernur mengungkapkan telah menjalin komunikasi intensif dengan pejabat kementerian, termasuk Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotaria Latif. 

Salah satu isu utama yang dibahas adalah perizinan kapal penangkap ikan dengan kapasitas maksimal 30 GT. Ia menilai kondisi saat ini paradoksal karena daerah mengeluarkan izin operasi, namun tidak memiliki kewenangan menarik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa retribusi. 

Masalah ini telah disampaikan ke KKP dan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk ditinjau ulang dalam bentuk revisi regulasi.

Revitalisasi pelabuhan pendaratan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni 714, 715, dan 718 juga menjadi perhatian. Tujuannya untuk memaksimalkan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan laut agar lebih efisien.

Di sektor perumahan, Pemerintah Provinsi Maluku sedang memperjuangkan bantuan dari Kementerian PUPR berupa 2.000 unit rumah bersubsidi serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 1.000 keluarga. 

Dana bantuan hingga Rp20 juta tersebut, menurut Gubernur, digunakan khusus untuk pembelian material, bukan dalam bentuk tunai yang dapat dicairkan langsung oleh penerima.

Gubernur juga menyampaikan bahwa penataan kawasan kumuh mendapat perhatian serius dari Kementerian PUPR. Sementara dari Kementerian Bappenas, Maluku menerima respon positif melalui rencana pembukaan kantor perwakilan di Ambon. 

Pemerintah daerah siap menyediakan fasilitas demi memperkuat koordinasi dan pengawasan program pembangunan nasional di daerah.

Sebagai penutup, Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Pertanian yang dinilainya sangat responsif terhadap usulan program pertanian dari Maluku. Dalam waktu dekat, pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas lebih lanjut dukungan konkret di sektor tersebut.

Seluruh langkah ini, menurut Gubernur, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.