700 Personel TNI-Polri Kawal Rencana Aksi di DPRD Maluku

AMBON, SentralNusantara.com — Aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penjagaan ketat di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Senin (1/9/2025). Kehadiran mereka untuk mengawal rencana aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan (OKP) di kantor wakil rakyat tersebut.

Aksi tersebut diketahui berkaitan dengan sejumlah isu nasional dan daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Selain itu, massa juga berencana menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku yang dinilai belum merata serta minim perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Komisaris Polisi (Kompol) Noris Nanuru, salah satu perwira pengamanan di lokasi, mengatakan bahwa keberadaan aparat keamanan bukan untuk menakut-nakuti massa aksi, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.
“Kami hadir di sini untuk menjaga agar jalannya aksi tetap aman. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai anarkis atau merusak fasilitas publik,” tegas Kompol Nanuru.

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan PP Lease, Ipda Jeaneth Luhukay, menjelaskan bahwa total aparat yang disiagakan mencapai 700 personel gabungan TNI-Polri. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 personel ditempatkan khusus di DPRD Maluku guna mengantisipasi potensi kerumunan besar.
“Kami menyiapkan sekitar 200 lebih personel di sekitar gedung DPRD, karena massa yang diperkirakan datang mencapai ratusan orang,” ungkap Luhukay.

Pantauan di lapangan, aparat keamanan mulai menempati posisi sejak pukul 07.30 WIT pagi. Mereka bersiaga di halaman depan dan area sekitar gedung DPRD Maluku untuk menjaga ketertiban dan mengamankan jalur masuk. Namun hingga pukul 13.00 WIT, massa aksi belum terlihat tiba di lokasi.