Literasi Keuangan Maluku Baru 63 Persen, OJK Perluas Edukasi hingga ke Kepulauan

AMBON, CahayaLensa.com  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Maluku baru mencapai 63 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 87 persen.

Data tersebut menjadi tolok ukur penting bagi OJK Maluku untuk memperkuat edukasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan hingga ke berbagai wilayah kepulauan.

Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menjelaskan survei literasi dan inklusi keuangan dilakukan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami sekaligus menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Menurutnya, literasi keuangan menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sedangkan inklusi keuangan mengukur tingkat penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan tersebut.

“Gampangnya, kalau literasi itu masyarakat paham atau tidak terhadap produk keuangan. Kalau inklusi, masyarakat sudah menggunakan atau belum produk keuangan tersebut,” jelas Haramain, Selasa (8/9/2026).

Haramain mengatakan, survei tahun ini dilakukan OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berbeda dengan survei sebelumnya yang lebih banyak menghasilkan gambaran pada tingkat nasional, survei terbaru dilakukan dengan cakupan sampel yang lebih luas dan menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Perluasan sampel tersebut dinilai penting agar OJK memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di masing-masing daerah.

“Surveinya sekarang lebih luas, sampelnya bahkan meningkat beberapa kali lipat dan mencakup seluruh kabupaten/kota,” ujar Haramain.

Secara nasional, hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan meningkat dari 66 persen menjadi 69 persen.

Artinya, dari setiap 100 orang masyarakat, sekitar 69 orang telah memiliki pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Sementara indeks inklusi keuangan nasional juga mengalami peningkatan, dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah menggunakan berbagai produk dan layanan jasa keuangan.

Namun, Haramain menegaskan angka nasional belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di masing-masing provinsi.

Karena itu, tersedianya data khusus Provinsi Maluku menjadi penting bagi OJK dalam menentukan arah kebijakan serta strategi edukasi keuangan ke depan.

Berdasarkan hasil survei terbaru, indeks literasi keuangan masyarakat Maluku tercatat sebesar 63 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 87 persen.

“Ini menjadi tolok ukur awal kita. Selama ini kita belum punya gambaran secara spesifik posisi Maluku karena sebelumnya lebih banyak menggunakan angka nasional,” katanya.

Menurut Haramain, data tersebut akan menjadi dasar bagi OJK Maluku untuk melakukan pendalaman dan mengidentifikasi kelompok masyarakat maupun wilayah yang masih membutuhkan penguatan edukasi keuangan.

OJK juga akan melihat segmen-segmen masyarakat yang tingkat pemahaman dan akses terhadap produk keuangannya masih rendah.

Edukasi Tak Boleh Hanya Berpusat di Ambon

Haramain mengakui kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas edukasi keuangan.

Selama ini, sebagian besar kegiatan edukasi masih banyak dilakukan di Kota Ambon.

Ke depan, OJK Maluku ingin memperbesar jangkauan kegiatan edukasi ke kabupaten/kota dan wilayah-wilayah di luar Ambon.

“Bagaimana caranya edukasi ini tidak hanya dilakukan di Kota Ambon saja,” tegas Haramain.

Menurutnya, pemerataan edukasi sangat penting agar masyarakat di berbagai wilayah Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

OJK Maluku juga akan melakukan evaluasi terhadap proporsi kegiatan edukasi yang selama ini telah dilakukan di luar Kota Ambon.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun strategi edukasi yang lebih merata dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.

Untuk memperluas jangkauan tersebut, OJK Maluku akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, BPS, LPS serta pemangku kepentingan lainnya.

Haramain menilai kolaborasi menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan geografis Maluku yang tidak memungkinkan kegiatan edukasi hanya dipusatkan di ibu kota provinsi.

Dengan strategi edukasi yang lebih merata, OJK berharap indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku terus meningkat.

Targetnya, masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko serta karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan.