Sekwan Ambon Soroti Tumpang Tindih Usulan Pokir, Sinkronisasi dengan Musrenbang Diperkuat

AMBON, CahayaLensa.com – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, mulai dari keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Alfian saat membacakan laporan panitia dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).

Alfian menjelaskan, perencanaan pembangunan merupakan instrumen penting dalam menentukan arah, tujuan, strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki peran substantif dalam proses tersebut, terutama melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan pokir masih menghadapi berbagai kendala. Karena itu, setiap usulan harus benar-benar berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Usulan juga harus sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi di daerah pemilihan serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian penegasan dalam laporan panitia.

Ia mengatakan, Bimtek tersebut diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terkait mekanisme, tahapan serta regulasi pengelolaan pokir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penjaringan, penginputan dan penyusunan aspirasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kota Ambon.

Tujuan lainnya adalah memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Bimtek tersebut diikuti pimpinan dan anggota DPRD, pendamping reses serta staf Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Benny Pandan Nugroho yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Alfian menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung melalui pemaparan materi secara panel sejak pagi hingga siang hari.

Selanjutnya, sesi kedua dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara DPRD dan pihak terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme sinkronisasi pokok-pokok pikiran dengan perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon.

Kegiatan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026), mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di Hotel Santika Ambon.

Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Kota Ambon Tahun Anggaran 2026.

Melalui Bimtek ini, diharapkan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD semakin berkualitas sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara terukur, tepat sasaran dan selaras dengan arah pembangunan Kota Ambon.