Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemendag Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok di Maluku

Ambon,Cahayalensa.com  – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Perdagangan kembali meningkatkan intensitas dalam menjaga harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah.

Kali ini, Kemendag diwakili Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), Kasan melakukan rakorda  dan pemantauan harga dan pasokan bapok, di  Ambon, Maluku, pada hari ini, Kamis  (5/12/2019).

Pemantauan dilakukan di beberapa titik seperti pasar rakyat yaitu Pasar Mardika, ritel modern Hypermart, gudang distributor bapok CV Gema Rejeki, serta gudang Perum Bulog. “Hasil pantauan menunjukkan harga bapok di Provinsi Maluku, khususnya Ambon aman terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Namun demikian, pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan hasil pantauan harga di pasar rakyat beras medium dijual dengan harga Rp11.000/kg Rp12.000/kg, beras premium Rp13.000/kg, gula pasir Rp13.000/kg-Rp14.000/kg, minyak goreng kemasan merk Fortune dan Bimoli Rp11.000/liter-Rp12.000/liter, tepung terigu Rp9.000/kg-Rp12.000/kg, daging sapi Rp100.000/kg, daging ayam Rp34.000/kg-Rp36.000kg telur ayam Rp25.600/kg-Rp27.200/kg, cabe merah keriting Rp25.000/kg-Rp27.000/kg, cabe merah besar Rp25.000/kg, cabe rawit merah Rp25.000/kg- Rp30.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg-Rp40.000/kg, dan bawang putih Rp32.000/kg-Rp35.000/kg. Di ritel modern, Kepala BPPP memantau kesesuaikan harga bapok dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan.

Sementara, jumlah stok beras di gudang Bulog Divre Maluku tercatat 13.000 ton. Jumlah tersebut cukup untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru mendatang, bahkan untuk kebutuhan Provinsi Maluku selama 7 bulan. Begitu juga stok bapok dari di distributor CV Gema Rejeki  mencukupi sampai dengan akhir tahun.

Selain memantau harga dan pasokan bapok, Kepala BPPP Kasan  juga memimpin Rapat Koordinasi Daerah (rakorda). Rakorda dibuka Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Sellang dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno dan perwakilan Dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan satgas pangan, perwakilan Bulog, serta pelaku usaha bapok.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi peningkatan permintaan bapok, yang dapat berdampak pada kenaikan harga. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipasi khususnya di daerahdaerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal serta daerah penyumbang inflasi tinggi. Salah satunya, dengan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujar Kasan.

Pada rakorda ini, Kasan mengimbau pemerintah daerah bersiap menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok serta mencermati kondisi cuaca kemarau panjang. Hal ini dilakukan dengan memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bapok, khususnya beras secara intensif di pasar pantauan.

"Berikutnya, pemerintah daerah diiimbau untuk memantau dan melaporkan hambatan distribusi bapok, seperti kerusakan jalan atau hambatan lain yang dapat mengganggu kelancaran distribusi. Pemerintah daerah juga diimbau untuk memantau dan melaporkan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan, guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian barang kebutuhan pokok di pasar. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran,"katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Kasan , harus meningkatkan koordinasi antarinstansi di daerah untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi-lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah daerah juga harus memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan mengimbau pelaku usaha untuk tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. "Dalam melakukan pengawasan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerja sama dengan Satgas Pangan, tutup Kepala BPPP.  (CL-03)