Wenno: Gedung Baru Pasar Mardika Mulai Beroperasi Agusutus 2023

Ambon, CahayaLensa.Com- Direncanakan bulan Agustus tahun 2023 mendatang gedung baru di Pasar Mardika Ambon sudah mulai dioperasikan dan pengelolaan akan diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Namun sayangnya gedung yang dikerjakan dengan anggaran Rp75 miliar itu tidak bisa menampung seluruh pedagang yang ada di pasar Mardika,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku , Jantje Wenno di Ambon, Selasa (20/06/2023) kemarin.

Menurut Wenno, dari total kurang lebih 4 ribu pedagang di pasar Mardika, gedung bantuan Kementerian Perdagangan RI itu hanya bisa menampung 1.304 pedagang.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Ambon di dorong untuk membuat konsep penataan kawasan pasar Mardika, sehingga dalam pengelolaannya bisa tertata dengan baik.

“Harapan kami kalau nanti misalnya hak pengelolaan pasar Mardika mau diserahkan ke Pemkot, maka Pemkot harus punya konsep penataan yang didalamnya ada SOP,” ujar Wenno yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Maluku untuk Pasar Mardika Ambon.

Dikatakan, ada beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi pedagang yang belum diakomodir dalam gedung baru yaitu membangun pasar baru, distribusi pedagang ke pasar-pasar yang sudah ada, atau membiarkan mereka berdagang di atas trotoar, bahkan yang terjadi saat ini ada lapak di dalam terminal namun hal itu sifatnya sementara.

Karena itu, harus dipikirkan oleh Pemkot Ambon yang saat ini mendapat hak pengelolaan,”ujar Politisi Partai Perindo Maluku Dapil Kota Ambon itu.

Konsep lainnya kata Wenno adalah terkait soal keamanan dengan melibatkan aparat kepolisian. Seperti kata Kapolres harus ada CCTV dan Pos Pengaman di gedung pasar tersebut dan ini kewajiban pemerintah untuk menyiapkan supaya pasar itu bisa nyaman dan aman.

Tak hanya itu, Mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu juga mengingatkan Pemkot Ambon untuk membentuk satu asosiasi atau wadah tunggal, yang menghimpun seluruh pedagang sehingga menjadi jembatan dengan pemerintah.

“Kesalahan masa lalu dari wali kota ke wali kota namun menurut saya idealnya harus ada satu asosiasi, mereka ini akan menjadi jembatan antara pemerintah dengan pedagang sehingga koordinasi menjadi lebih gampang, ketimbang ada empat atau lima asosiasi dengan anggotanya masing-masing,” tutup Wenno. (**)