Yermias : Penyerapan Subsidi Kapal Penyeberangan Dioptimalkan
"Daya serapnya tergolong rendah karena dari BPTD Klas II Maluku sendiri mengakui kalau alokasi anggaran pemerintah 2023 untuk subsidi 14 KMP sebesar Rp97 miliar," katanya (Kamis, 14/3/2024).
Menurut dia, rendahnya serapan dana subsidi ini akibat berbagai alasan, diantaranya ada KMP yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
"Akibatnya sisa dana tersebut harus dikembalikan lagi ke negara, padahal ini merupakan peluang yang baik bagi pengoperasian KMP untuk melayani masyarakat," ucapnya.
Dia berharap 14 KMP yang beroperasi di Maluku dan dikelola oleh BUMD maupun ASDP bisa menyerap anggaran yang lebih besar karena pada 2024 ini BPTD Klas II Maluku kembali mendapatkan alokasi dana subsidi sebesar Rp105 miliar.
Sementara Kepala BPTD Klas II Maluku Hasan Bisri mengatakan, berkurangnya serapan dana subsidi KMP ini juga akibat perubahan sistem dari lunsum menjadi harga satuan.
Dalam penerapan sistem sekarang ini, BUMD menggunakan uang mereka untuk belanja terlebih dahulu baru bukti belanja itu yang dibayarkan oleh BPTD.
"Jadi masalah ini juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki BUMD sehingga sampai saat ini baru rute Ambon yang bisa melayani, tetapi kalau dari ASDP sudah berjalan lancar," jelas Hasan. (CL-03)
Menurut dia, rendahnya serapan dana subsidi ini akibat berbagai alasan, diantaranya ada KMP yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
"Akibatnya sisa dana tersebut harus dikembalikan lagi ke negara, padahal ini merupakan peluang yang baik bagi pengoperasian KMP untuk melayani masyarakat," ucapnya.
Dia berharap 14 KMP yang beroperasi di Maluku dan dikelola oleh BUMD maupun ASDP bisa menyerap anggaran yang lebih besar karena pada 2024 ini BPTD Klas II Maluku kembali mendapatkan alokasi dana subsidi sebesar Rp105 miliar.
Sementara Kepala BPTD Klas II Maluku Hasan Bisri mengatakan, berkurangnya serapan dana subsidi KMP ini juga akibat perubahan sistem dari lunsum menjadi harga satuan.
Dalam penerapan sistem sekarang ini, BUMD menggunakan uang mereka untuk belanja terlebih dahulu baru bukti belanja itu yang dibayarkan oleh BPTD.
"Jadi masalah ini juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki BUMD sehingga sampai saat ini baru rute Ambon yang bisa melayani, tetapi kalau dari ASDP sudah berjalan lancar," jelas Hasan. (CL-03)
Tidak ada komentar