Breaking News

DPD PDI Perjuangan Maluku Gelar Diskusi Publik Bahas Ancaman Tambang di Pulau Kecil

Ambon, CahayaLensa.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar diskusi publik bertajuk "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku: Antara Peluang dan Ancaman", Kamis (17/7/2025) di Ambon.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, secara tegas menyatakan sikap partainya yang menolak keberadaan tambang di pulau-pulau kecil.

“Saya sudah instruksikan fraksi PDIP di DPRD untuk menolak tambang di pulau-pulau kecil. Biar kami berdiri sendiri, PDIP tetap konsisten menolak,” tegas Watubun.

Menurutnya, penolakan ini bukan semata-mata pendapat pribadi atau partai, tetapi merujuk pada Undang-Undang yang melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil karena dampak buruknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Ini bukan saya yang bicara, tapi undang-undang. Kami akan rekomendasikan ke DPP dan bahkan meminta Presiden turun tangan tutup tambang Batulicin di Kei, sebagaimana yang dilakukan di Raja Ampat,” ujar Watubun.

Dalam diskusi yang sama, Kepala Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak operasional PT Batulicin Beton Aspal (BBA) di wilayah Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

“Tambang di pulau kecil mengancam ekosistem laut, sumber air, dan pangan masyarakat. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir,” katanya.

Afdillah menyebutkan bahwa secara aturan, pertambangan di pulau kecil dilarang. Namun, di lapangan, praktik tersebut masih saja terjadi. 

Greenpeace, menurutnya, sedang mengupayakan lahirnya regulasi yang lebih tegas dan perlindungan menyeluruh terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia.

“Kami berkomitmen agar tidak ada satu pun tambang yang beroperasi di pulau-pulau kecil. Ini perjuangan yang akan terus kami kawal,” pungkasnya.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting memperkuat suara masyarakat sipil dan partai politik dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir di Maluku.

Tidak ada komentar