DPRD Maluku Sesalkan Sikap Kepala BPJN Yana Astuti, Dinilai Tak Hargai Lembaga Dewan

Ambon, CahayaLensa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyesalkan sikap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti, S.T., M.T., yang dinilai tidak menghargai lembaga dewan. Selama menjabat, Yana disebut tidak pernah menghadiri undangan rapat dari Komisi III DPRD Maluku, dan selalu hanya mengutus bawahannya, meskipun dirinya diketahui berada di Kota Ambon.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Halimun Saulatu, mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan di Ambon, Selasa (4/11/2025). Ia menilai, sikap kepala BPJN yang mengabaikan undangan rapat dewan menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menjalin hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Halimun, komunikasi dan koordinasi antara BPJN dan DPRD sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam setiap program pembangunan infrastruktur jalan di Maluku. “Bagaimana mungkin aspirasi masyarakat bisa tersampaikan jika kepala BPJN tidak pernah hadir dalam rapat bersama DPRD. Ini bukan soal pribadi, tapi menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Ia menjelaskan, banyak persoalan jalan dan jembatan di Maluku yang membutuhkan perhatian langsung dari BPJN, termasuk proyek strategis nasional yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat daerah. Namun, tanpa komunikasi langsung dengan kepala balai, pembahasan seringkali tidak menghasilkan keputusan strategis.

Halimun menambahkan, DPRD akan meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala BPJN Maluku. Bahkan, jika sikap tidak kooperatif itu terus berlanjut, dewan akan merekomendasikan agar Yana Astuti diganti. “Koordinasi ini demi masyarakat Maluku. Kalau kepala BPJN tidak pernah hadir, siapa yang akan mewakili pembangunan Maluku dalam pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah?” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan, pejabat dari kementerian yang bertugas di daerah harus menghargai mekanisme dan etika pemerintahan setempat. Ia menegaskan bahwa keberadaan mereka di daerah bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk bekerja sama dengan lembaga daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Jangan karena berasal dari kementerian lalu datang ke Maluku seenaknya dan tidak menghargai lembaga dewan. Jangan merasa ada yang memback up dari pusat,” tandasnya.

Halimun berharap, ke depan Kepala BPJN Maluku dapat memperbaiki komunikasi dan bersikap terbuka dalam menjalin sinergi dengan DPRD maupun pemerintah daerah. Ia menilai, pembangunan infrastruktur di Maluku tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya koordinasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan.