DPRD Ambon Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Pemkot Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,27 Persen

Ambon, CahayaLensa.com – DPRD Kota Ambon mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemerintah Kota Ambon. Pembahasan diawali dengan rapat paripurna di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (29/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, didampingi Wakil Ketua Gerald Mailoa dan Patrick Moenandar. Turut hadir Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Wali Kota Ely Toisutta, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Ambon.

Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota Bodewin Wattimena mengatakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen awal yang menjadi pedoman pembahasan bersama DPRD dalam penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Pemerintah Kota Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen pada 2027. Target tersebut akan didorong melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan, serta optimalisasi sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

«"Untuk mencapainya, pemerintah akan memperkuat konsumsi rumah tangga, memperluas investasi melalui kemudahan perizinan, serta mengoptimalkan sektor pariwisata dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah," ujar Wattimena.»

Di sektor pendapatan, Pemkot Ambon memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,134 triliun, atau meningkat sekitar 0,73 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp247,56 miliar.

Wattimena mengakui ruang fiskal daerah masih terbatas karena besaran dana transfer sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.

«"Kita akui bersama ruang fiskal daerah masih terbatas karena besaran pendapatan, khususnya dana transfer, tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.»

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 dianggarkan sebesar Rp1,078 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi APBD Tahun Anggaran 2026. Adapun pembiayaan daerah direncanakan mengalami defisit sebesar Rp55,25 miliar, yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran kewajiban utang yang jatuh tempo.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS tersebut menandai dimulainya pembahasan antara DPRD Kota Ambon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).