Wattimena Apresiasi ASN, WFH Tak Ganggu Pelayanan Publik

Ambon, CahayaLensa.com – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meski kebijakan work from home (WFH) masih diberlakukan.

Menurut Bodewin, banyak ASN tetap memilih bekerja dari kantor meskipun telah diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah. Sikap tersebut dinilainya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik yang tidak boleh terhenti.

"Walaupun sudah diberikan kesempatan WFH, sebagian ASN tetap masuk kantor. Ini luar biasa dan menunjukkan pengabdian mereka. Tugas pemerintah kota berbeda karena ada banyak pelayanan publik yang tidak bisa dihentikan," kata Bodewin kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Rabu (5/8/2026).

Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon menunjukkan penerapan WFH tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik berkat komitmen ASN yang tetap bekerja secara profesional.

"Pelayanan publik masih berjalan dengan baik. Ini menunjukkan ASN tidak menjadikan pemotongan TPP sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Mereka tetap bekerja dengan hati untuk Kota Ambon," ujarnya.

Bodewin menegaskan, hingga kini Pemerintah Kota Ambon belum mengubah kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP ASN masih dipotong sebesar 50 persen sesuai kondisi keuangan daerah.

Meski demikian, kebijakan WFH tetap dipertahankan bukan semata-mata karena alasan efisiensi anggaran, tetapi juga disebabkan keterbatasan fasilitas perkantoran.

Menurutnya, jumlah ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon saat ini melebihi kapasitas gedung perkantoran. Bahkan diperkirakan terdapat kelebihan sekitar 3.000 pegawai sehingga ruang kerja yang tersedia tidak mampu menampung seluruh ASN secara bersamaan.

"Pertimbangannya bukan hanya soal keuangan. Kantor yang ada belum representatif karena tidak bisa menampung seluruh pegawai bekerja dalam waktu yang sama. Karena itu WFH menjadi bentuk penyesuaian sambil pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan sarana dan prasarana agar ke depan tersedia ruang kerja yang lebih nyaman bagi ASN," jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut tetap mampu menjaga efektivitas pelayanan publik sekaligus menjadi solusi sementara hingga pemerintah dapat melakukan perbaikan infrastruktur perkantoran secara bertahap.