Usai Viral Keluhan Oksigen dan Darah, Wagub Maluku Turun Cek RSUD Haulussy

AMBON, CahayaLensa.com – Wakil Gubernur Maluku bersama rombongan mengunjungi RSUD dr. M. Haulussy atau RSUD Kudamati Ambon, Kamis (10/9/2026), menyusul berbagai sorotan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah keluhan yang viral, di antaranya terkait ketersediaan oksigen serta persoalan pasien dan keluarga yang harus mencari darah sendiri, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan berbagai keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi dan pembenahan manajemen rumah sakit.

Wakil Gubernur mengaku sebelumnya telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Direktur RSUD dr. M. Haulussy untuk membicarakan berbagai persoalan yang mencuat ke publik.

Namun, kedatangannya ke rumah sakit bukan untuk mencari kesalahan atau memarahi jajaran manajemen maupun tenaga kesehatan.

“Saya datang ke sini bukan untuk marah-marah. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika masyarakat memberikan penilaian yang kurang baik terhadap pelayanan rumah sakit, maka sebagai pimpinan kita harus melakukan koreksi,” tegas Wakil Gubernur.

Menurutnya, kritik dan sorotan masyarakat tidak boleh disikapi secara alergi. Sebaliknya, seluruh masukan tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan.

Ia mengatakan, perkembangan media sosial membuat setiap persoalan pelayanan publik dengan mudah menjadi perhatian masyarakat luas.

“Sekarang ini masyarakat dengan media sosial sangat mudah mengunggah sesuatu. Karena itu kita semua harus lebih berhati-hati dan terus meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.

Wakil Gubernur juga mengingatkan jajaran rumah sakit bahwa perkembangan dunia kesehatan semakin pesat. Kehadiran rumah sakit dengan fasilitas yang lebih modern membuat persaingan dalam pelayanan kesehatan semakin terbuka.

“Dulu mungkin tidak ada pembanding. Tetapi sekarang sudah ada rumah sakit-rumah sakit besar yang menjadi pembanding masyarakat. Karena itu kita tidak boleh merasa nyaman dan harus terus berbenah,” ujarnya.

Meski berbagai persoalan pelayanan menjadi sorotan masyarakat, Wakil Gubernur menegaskan dirinya masih menaruh kepercayaan terhadap RSUD dr. M. Haulussy sebagai salah satu fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat Maluku.

Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki sumber daya manusia dan tenaga kesehatan yang besar serta berpengalaman dalam menangani berbagai persoalan kesehatan.

“Saya sebagai pimpinan di Maluku masih percaya bahwa rumah sakit ini tetap yang terbaik dan masih bisa diandalkan, walaupun tentu ada kekurangan yang harus diperbaiki,” tandasnya.

Ia menjelaskan, masyarakat juga perlu memahami posisi RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan yang menerima pasien dari berbagai daerah di Maluku.

Tidak sedikit pasien yang dikirim dari daerah maupun fasilitas kesehatan lain ke Ambon karena membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kadang-kadang pasien yang datang ke sini sudah dalam kondisi cukup parah. Rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan. Karena itu masyarakat juga perlu memahami fungsi dan kondisi pasien yang ditangani,” jelasnya.

Namun demikian, Wakil Gubernur menegaskan status sebagai rumah sakit rujukan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan standar pelayanan kepada pasien.

Seluruh tenaga kesehatan dan jajaran manajemen diminta menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP.

Menurutnya, pelanggaran terhadap SOP, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan nyawa pasien, merupakan persoalan serius.

“Kalau ada petugas yang dalam melaksanakan tugas menyalahi SOP, tentu itu merupakan pelanggaran. Apalagi dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan nyawa manusia,” tegasnya.

Wakil Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap berbagai persoalan yang masih ditemukan di rumah sakit tersebut.

Masyarakat pun diminta untuk terus memberikan pengawasan dan masukan secara konstruktif terhadap pelayanan pemerintah.

“Saya meminta masyarakat terus mengawasi kami. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus melakukan pembenahan,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan dan membenahi RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rakyat yang tetap dapat diandalkan oleh masyarakat Maluku.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik, keberadaan rumah sakit pemerintah dengan biaya pelayanan yang lebih terjangkau memiliki peran yang sangat penting.

“Sakit itu mahal. Dengan kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang, fasilitas kesehatan pemerintah harus benar-benar hadir untuk membantu rakyat,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat Maluku tidak kehilangan kepercayaan terhadap rumah sakit milik pemerintah tersebut hanya karena masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelayanan.

Menurut Wakil Gubernur, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang ada dan akan terus melakukan perbaikan.

“Kita tidak mau membela diri bahwa semuanya sudah baik. Masih ada kekurangan dan itu bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga bidang pendidikan dan bidang lainnya. Yang penting, kita terus memperbaiki,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu dan kerja keras. Sebaliknya, ketika kepercayaan itu telah hilang, tidak mudah untuk mengembalikannya.

“Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, membangunnya kembali tidak gampang. Karena itu saya menyerukan kepada rakyat Maluku untuk tetap percaya kepada rumah sakit ini,” tegasnya.

Wakil Gubernur berharap masyarakat tetap menjadikan RSUD dr. M. Haulussy sebagai salah satu pilihan utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Rumah sakit ini bukan hanya harus dibenahi, tetapi juga harus kembali mendapatkan kepercayaan rakyat Maluku. Saya ingin masyarakat percaya bahwa ketika membawa keluarga yang sakit ke sini, rumah sakit ini masih bisa diandalkan,” tandasnya.

Usai memberikan arahan, Wakil Gubernur bersama rombongan meninjau sejumlah ruangan pelayanan untuk melihat langsung kondisi rumah sakit serta memastikan pelayanan kepada pasien berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elna Sitourisme Anakotta, Sp.M, menjelaskan sejumlah informasi yang belakangan ramai dan viral di media sosial tidak seluruhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di RSUD dr. M. Haulussy.

Menurutnya, sejak awal dirinya bersama Direktur RSUD dr. M. Haulussy memiliki komitmen untuk terus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien.

“Kami memang tidak bisa mengatakan semuanya sudah 100 persen baik. Tetapi berbagai persoalan yang ada terus kami benahi,” katanya.

Ia mengakui sejumlah persoalan pelayanan rumah sakit, termasuk ketersediaan obat dan kebutuhan darah, sempat menjadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan melalui media sosial.

Namun, menurutnya, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu.

“Memang ada persoalan yang sebelumnya menjadi viral, termasuk terkait obat dan kebutuhan darah. Saat itu terdapat berbagai keterbatasan dan persoalan yang harus dihadapi rumah sakit,” jelasnya.

Kadis Kesehatan menegaskan, bersama manajemen rumah sakit, pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin maksimal.

Ia berharap masyarakat juga dapat melihat perkembangan dan upaya pembenahan yang terus dilakukan pemerintah dan manajemen RSUD dr. M. Haulussy.

“Yang kami harapkan adalah masyarakat mengetahui bahwa ada perkembangan dan pembenahan yang terus dilakukan. Kami tidak mengatakan rumah sakit ini sudah sempurna, tetapi kami terus bekerja untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” tandasnya.

Direktur RSUD dr. M. Haulussy, dr. Winny Natacia Leiwakabessy, Sp.PA, M.Kes, memastikan berbagai persoalan pelayanan yang belakangan viral dan menjadi perhatian masyarakat akan terus dibenahi.

Ia mengakui setiap rumah sakit memiliki persoalan dan tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Masalah-masalah yang belakangan viral tentu akan kita benahi. Bukan hanya rumah sakit ini yang memiliki persoalan, semua rumah sakit juga memiliki tantangan masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki pelayanan,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius manajemen, kata Leiwakabessy, adalah waktu tunggu pasien.

Menurutnya, lamanya waktu tunggu tidak dapat disamaratakan karena penanganan pasien, khususnya di Instalasi Gawat Darurat atau IGD, dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan kondisi medis.

“Persoalan waktu tunggu memang masih menjadi perhatian serius bagi manajemen. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap kasus memiliki kondisi yang berbeda-beda,” ujar Leiwakabessy.

Ia menjelaskan, pasien yang datang ke IGD tidak serta-merta dilayani berdasarkan urutan kedatangan, melainkan berdasarkan hasil penilaian medis atau tingkat kegawatan pasien.

“Pasien yang kondisinya lebih gawat tentu akan mendapatkan penanganan lebih dahulu. Jadi, ketika ada pasien yang merasa sudah lama menunggu, bisa saja berdasarkan penilaian medis kondisinya belum masuk dalam kategori kegawatdaruratan,” jelasnya.

Menurut Leiwakabessy, penentuan kondisi darurat bukan didasarkan pada perasaan pasien, melainkan melalui pemeriksaan dan penilaian tenaga medis.

Dokter dan petugas kesehatan akan melakukan asesmen untuk menentukan pasien mana yang membutuhkan tindakan segera.

“Yang menentukan tingkat kegawatan adalah penilaian medis. Ada proses triase, di mana tenaga kesehatan akan menentukan pasien mana yang harus lebih dahulu mendapatkan penanganan,” katanya.

Selain di IGD, persoalan waktu tunggu juga dapat terjadi pada pelayanan rawat jalan, terutama pada poliklinik tertentu yang jumlah pasiennya cukup tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelayanan terkadang melampaui waktu yang telah ditetapkan.

“Pada beberapa poliklinik memang jumlah pasien sangat banyak sehingga waktu tunggu bisa lebih panjang. Selain itu, setiap pasien memiliki keluhan dan kebutuhan penanganan yang berbeda,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, proses pelayanan tidak selalu sekadar pemeriksaan singkat kemudian dokter memberikan resep obat.

Dalam sejumlah kasus, dokter membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemeriksaan, memberikan penjelasan, serta menentukan tindakan medis yang tepat bagi pasien. Hal tersebut turut memengaruhi waktu pelayanan pasien berikutnya.

Selain itu, waktu pelayanan rawat jalan juga dapat terganggu apabila dokter harus menangani pasien rawat inap yang berada dalam kondisi gawat dan membutuhkan tindakan segera.

“Bisa saja seorang dokter sedang memberikan pelayanan di poliklinik, kemudian harus menangani pasien rawat inap yang kondisinya gawat. Tentu dokter harus segera memberikan penanganan kepada pasien yang membutuhkan tindakan darurat,” jelasnya.

Meski demikian, Leiwakabessy menegaskan setiap keluhan masyarakat terkait waktu tunggu akan menjadi perhatian serius manajemen RSUD dr. M. Haulussy.

Pihak rumah sakit, kata dia, akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Maluku.

“Setiap keluhan mengenai waktu tunggu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Manajemen akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan di RSUD dr. M. Haulussy semakin baik,” tandasnya.