Sekda MBD Buka Rakor Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2021

Tiakur, Cahayalensa.com -Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), A. Siamlioy membuka Rapat Koordinasi (Rakor) integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2021 di Kantor Bupati MBD Senin 22 Maret. 

Siamiloy mengatakan jika wilayah MBD berhadapan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia serta memiliki banyak potensi namun karena kondisi wilayah yang tidak memiliki akses jalan sehingga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. 

"Kami berharap apa yang nantinya disampaikan dalam rakor diperhatikan dan dijawab oleh pemerintah pusat,"ungkapnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Plt.Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Dr.Robert Simbolin,MPA dalam paparannya mengatakan jika sudah mendengar berbagai persoalan masyarakat  perbatasan yang terjadi di MBD dan akan disampaikan ke Mendagri melalui Badan Pengelolaan Perbatasan RI.

Menurutnya, posisi MBD jauh lebih strategis dengan kabupaten lain karena berbatasan dengan negara tetangga dan berpotensi mendapatkan pengamanan karena ada titik perbatasan dengan kedua negara tersebut.

"10 tahun kami sudah cukup memberikan atensi kepada daerah perbatasan darat dan kami pada tahun - tahun berikutnya akan memberikan atensi atau perhatian kepada daerah perbatasan laut," katanya.

Baginya tantangan terbesar Perbatasan bukan hanya untuk pembangunan Infrastruktur akan tetapi untuk pembangunan sosiologis dan culture masyarakat yang ada di Perbatasan sehingga para camat yang ada di perbatasan jangan Ragu bertanya terkait dengan pemenuhan aspek - aspek yang ada di wilayah perbatasan.

Dijelaskan, pendekatan Keamanan Manusia di Wilayah Perbatasan terdiri dari 7 dimensi Keamanan Manusia yakni, Keamanan Ekonomi, Keamanan Pangan, Keamanan Kesehatan, Keamanan Lingkungan, Keamanan Individu, Keamanan Komunitas,Keamanan Politik.

Sementara untuk sasaran dan strategis Pengembangan Wilayah terbagi atas 2 dimensi Yakni, Pengembangan Wilayah, dengan sasaran, Pemenuhan Pelayanan Dasar di Kecamatan dan Tatakelola Pemerintahan, Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya. 

Pertahanan dan Keamanan, dengan sasaran Pembangunan PLBN terpadu sebagai pintu gerbang negara/layanan perlindungan antar negara, peningkatan keamanan di pulau-pulau kecil terluar maupun disepanjang Perbatasan wilayah negara dengan dinamika Lintas Batas yang meliputi, Interaksi Sosial Budaya Antar - Negara, Interaksi Ekonomi antar Negara, Hankam/Ancaman Imigran Gelap.

Selanjutnya kawasan  perbatasan merupakan Wajah beranda dan halaman depan negara yang mencerminkan harkat dan martabat bangsa dan Negara, oleh karena itu Pembangunan kawasan perbatasan termasuk di Kabupaten MBD mutlak harus di lakukan.

Kegiatan dilanjutkan dengan Masukan dan Tanggapan secara berturut-turut oleh Dandim 1511 Moa LETKOL INF. Wira Muharomah, yang intinya menyampaikan TNI siap mendukung dan mengamankan Program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk membangun Wilayah Perbatasan yang ada di MBD.

Selain itu Kapolres MBD AKBP Budy A. Buono, SH, MH, menyampaikan bahwa Wilayah Kabupaten MBD yang terdiri dari Pulau - Pulau dan Anggota Polres MBD terdapat di setiap kecamatan namunPolres MBD terkendala dengan sarana angkutan transportasi laut yang lebih besar untuk menjaga kedaulatan di wilayah Maluku Barat Daya

Terkait sumber daya manusia kata Kapolres  bahwa animo masyarakat MBD sangat banyak untuk menjadi Anggota TNI - Polri karena keterbatasan Kuota.

"Melalui Deputi kami sampaikan kiranya dapat membantu menyampaikan ke Pimpinan kami yang ada di Pusat,"pintanya.

Untuk Komandan Pos Angkatan Laut Moa LETDA Sulaiman mengatakan Alagar pembangunan prasarana serta alusista untuk Angkatan Laut di Pulau Moa agar di perhatikan.

Plt.Kadis Kesehatan Kab.MBD Bpk.Ardon W.Loyra, S.KM juga menyampaikan agar pembangunan Rumah Sakit di Pulau Lirang di bangun kerena masyarakat di sana sangat kesulitan dalam hal memperoleh kesehatan sebagai hak asasi manusia.

Camat Pulau - pulau Terselatan menyoal perubahan nomenklatur Kec.Pulay - Pulau Terselatan secara hukum menggugurkan Kec.Pulau - Pulau Terselatan sebagai wilayah Perbatasan sehingga dirinya mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Perbatasan melalu Kemendagri agar dapat Memekarkan dusun - dusun yang ada di Kec.Pulau - pulau Terselatan menjadi Desa, yang langsung dijawab deputy yakni untuk Perubahan Nomenklatur tidak akan menggugurkan Wilayah tersebut sebagai wilayah perbatasan.

Deputi juga menyampaikan  masukan Kapolres MBD dan Dan Komandan AL  akan disampaikan ke Mendagri dan akan diusahakan setelah  tiba di Jakarta

"Pemerintah Pusat terus berupaya untuk membangun Wilayah Perbatasan dimana Bapak Presiden Kita mempunyai semangat yang tinggi dalam membangun NKRI. Semoga semua masukan dapat segera ditindaklanjuti," tandasnya mengakhiri. (CL)