30 Tahun Kudatuli, Watubun Tegaskan Jangan Ada Lagi Pengkhianatan terhadap Demokrasi

Ambon, CahayaLensa.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan luka bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya bagi PDI maupun PDI Perjuangan. Peristiwa tersebut menjadi pengingat agar pengkhianatan terhadap demokrasi tidak pernah terulang di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Watubun saat memberikan sambutan pada peringatan 30 Tahun Kudatuli yang digelar di Pattimura Park, Ambon, Senin (27/7).

Menurutnya, tragedi 27 Juli 1996 merupakan salah satu catatan kelam perjalanan demokrasi Indonesia karena telah mencederai kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

"Peristiwa Kudatuli bukan luka PDI dan bukan luka PDI Perjuangan, tetapi luka Republik Indonesia. Demokrasi disakiti dan kebebasan rakyat diamputasi. Karena itu, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua," tegas Watubun.

Ia mengatakan, peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi maupun hak asasi manusia.

"Di negara Republik Indonesia ini tidak boleh lagi ada pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada lagi pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi rakyat tidak boleh dibungkam dan tidak boleh dibatasi," ujarnya.

Watubun menilai perjuangan para tokoh dan kader yang mempertahankan eksistensi PDI Perjuangan harus menjadi teladan bagi generasi penerus. 

Menurutnya, kader saat ini berdiri di atas pengorbanan para pejuang yang telah menjaga partai melewati berbagai tantangan.

"Hari ini kita ada karena ada orang-orang yang berjuang di hari kemarin. Mereka tidak meminta apa-apa selain kita menghargai jasa perjuangan mereka dan meneruskan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata," katanya.

Ia juga mengajak seluruh kader menjaga soliditas partai serta menolak segala bentuk kekerasan politik, penyebaran hoaks, dan praktik menghalalkan segala cara demi memperoleh kekuasaan.

Selain itu, Watubun menegaskan PDI Perjuangan tetap menjalankan peran sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, partai akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tidak akan ragu memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat akan didukung PDI Perjuangan. Namun setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat wajib kami kritisi dengan memberikan pandangan yang konstruktif serta solusi penyelesaiannya," tegasnya.

Ia juga menyinggung masih adanya persoalan hak-hak masyarakat adat yang belum sepenuhnya terpenuhi, padahal telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh kader bersama tiga pilar partai terus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menutup sambutannya, Watubun mengajak seluruh kader dan masyarakat menjaga persatuan, mendukung pemerintah, serta tetap berpegang teguh pada konstitusi dalam menghadapi tantangan politik nasional maupun global.

"Mari kita satukan kekuatan, menjaga persatuan, dan terus menggetarkan negeri ini dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Dengan semangat itu, kita mampu menghadirkan politik yang bermartabat dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat," pungkasnya