Tambahan DAU Rp37 Miliar, Pemkot Ambon Terbantu Jaga Gaji dan Pelayanan Publik

AMBON, CahayaLensa.com – Pemerintah Kota Ambon mendapat tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp37,03 miliar dan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebesar Rp12,02 miliar.

Dukungan tersebut dinilai sangat membantu Pemkot Ambon dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan, memenuhi kewajiban kepada aparatur, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno, mengatakan tambahan DAU merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan.

Hal itu disampaikan Jopie saat ditemui di Balai Kota Ambon, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat untuk merespons aspirasi daerah, khususnya daerah yang mengalami keterbatasan fiskal dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja.

“Dana Alokasi Umum itu kan kebijakan bahwa Presiden melalui Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab aspirasi masyarakat, aspirasi daerah,” kata Jopie.

Ia menjelaskan, tekanan fiskal bahkan membuat sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji maupun tunjangan aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sebagian besar daerah nyaris tidak mampu untuk membayar gaji atau tunjangan, atau gaji PPPK, dan ada yang kemudian terancam diberhentikan,” ujarnya.

Untuk Kota Ambon, tambahan DAU yang diterima mencapai Rp37.035.747.000. Dana tersebut dialokasikan untuk dukungan penggajian ASN daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah 3T periode sekaligus Tahun Anggaran 2026 gelombang pertama.

Selain tambahan DAU, Pemkot Ambon juga memperoleh pembayaran kurang bayar DBH pajak sebesar Rp12.022.200.000 yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026.

Jopie menegaskan, tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat tersebut memberikan ruang bagi Pemkot Ambon untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berbagai kebutuhan belanja pemerintahan.

“Ini sangat membantu pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban kepada aparatur, tetapi juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berlangsung.

Jopie berharap dukungan fiskal pemerintah pusat dapat terus diberikan kepada daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan terhadap kapasitas keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.